Page 19 - MAJALAH 180
P. 19
LEGISLASI
Menteri Hukum dan HAM guna
mendiskusikan persoalan tentang
Omnibus Law itu. KAMI INGIN MENDAPATKAN
“Sejauh ini ada 5 atau 7 kluster PANDANGAN DARI AHLI
yang terkait dengan UU Cipta
Lapangan Pekerjaan dan UMKM TENTANG OMNIBUS
yang coba diangkat oleh Presiden. LAW INI. BAGAIMANA
Tetapi di pemerintah sendiri MENYUSUN DAN APAKAH
masalah itu belum clear, karena
itu belum clear maka Baleg akan SUDAH ADA CONTOH
mengundang semua stakeholder OMNIBUS LAW
terkait secara bersamaan supaya
tidak miss leading antara satu DI INDONESIA
dengan lainnya,” jelas Legislator
Fraksi Partai NasDem itu. Wakil Ketua Baleg DPR RI
Ibnu Multazam
Di Baleg sendiri, sambung
Willy, banyak hal yang masih Foto: Arief/JK
akan didiskusikan. Ada sekitar
74 undang-undang yang perlu
disederhanakan. “Jadi problem
kita tidak kemudian berapa akhir masa sidang di bulan disharmoni regulasi. Untuk itu,
banyak undang-undangnya, Desember 2019,” ungkapnya. kalau pun ingin mempraktikkan
tetapi problem kita adalah Hal lain yang mendesak untuk Omnibus Law perlu pemetaan dulu
seberapa harmonis undang- dibahas oleh Baleg selain Omnibus mana saja regulasi sektoral yang
undang itu antara satu Law adalah mengenai masalah terlalu gemuk sehingga masuk
dan lainnya. Yang menjadi pemilu, sambung Willy. “Dan yang konsep Omnibus Law.
tantangan sebenarnya bukan terkait dengan aspirasi masyarakat Di Indonesia sendiri,
hanya soal Omnibus law, tetapi yaitu RUU KUHP dan RUU lanjutnya, bukan tidak pernah
menyangkut budaya hukum Pemasyarakatan,” ucapnya. mempraktikkan Omnibus Law.
kita sendiri, yakni adanya ego Senada dengan Willy, Wakil Menurutnya KUHP adalah contoh
sektoral dari masing-masing Ketua Baleg DPR RI Ibnu Multazam konkret Omnibus Law. Namun,
Kementerian yang kemudian mengatakan bahwa Baleg DPR RI Omnibus Law berbeda dengan
bisa menyandera. Untuk itu saat ini membutuhkan masukan payung hukum. “Sasaran Omnibus
Baleg ingin bersama-sama yang orisinal sebelum merespon Law adalah perubahan, pencabutan,
dengan Kementerian untuk permintaan Pemerintah soal atau pemberlakuan beberapa
bisa duduk bersama,” tandasnya. merumuskan Omnibus Law. karakteristik dari sejumlah fakta
Terkait Prolegnas, Baleg “Kami ingin mendapatkan yang terkait, tapi terpisahkan oleh
ingin menyudahi perspektif pandangan dari ahli tentang peraturan perundang-undangan
kejar setoran. “Harus sekian Omnibus Law ini. Bagaimana dalam berbagai lingkup yang
banyak (undang-undang) menyusun dan apakah sudah ada diaturnya,” jelasnya.
tetapi kemudian kita keteteran. contoh Omnibus Law di Indonesia,” Di waktu dan tempat berbeda,
Disharmonis antara satu kata Ibnu. Menteri Koordinator Bidang
sama lain. Kita akan petakan Sementara itu, saat diundang Politik, Hukum dan Keamanan
perundang-undang kita, mana untuk dimintai pandangannya (Menko Polhukam) Mahfud
yang bertabrakan dan mana oleh Baleg, Direktur Pusat Studi MD menyampaikan bahwa
yang serumpun. Mungkin hanya Konstitusi dari Universitas pihaknya akan berkoordinasi
sekitar 30 sampai 35 undang- Andalas (Unand) Feri Amsari dengan pihak-pihak terkait guna
undang saja yang akan kita patok mengutarakan, masalah di membuat Omnibus Law tersebut. Ia
untuk tahun 2020 ini. Sesuai Indonesia sebetulnya bukan menerangkan, saat ini ada ratusan
hasil keputusan rapat Baleg, banyaknya (gemuk) regulasi dan produk hukum yang berbenturan
diharapkan semua prolegnas, ingin dirumuskan menjadi satu sama lain sehingga mesti
baik dari komisi maupun dari Omnibus Law, tapi persoalannya disederhanakan dengan Omnibus
pemerintah telah masuk sebelum lebih pada tumpang tindih atau Law. l dep/es
TH. 2019 EDISI 180 PARLEMENTARIA 19
