Page 14 - MAJALAH 180
P. 14
SUMB ANG SARAN
Derita BPJS Kesehatan
sudah Kronis
Oleh: Mula Akmal
Kesehatan sudah menderita menunggak iuran BPJS
penyakit defisit dan hingga Kesehatan. Hal ini menabrak
kini penyakit itu semakin UU tentang lalu lintas karena
Sudah lima tahun lebih kronis. haknya dilarang.
Menaikkan iuran bukan
Sakit Kronis BPJS membuat
usia Badan Penyelenggara geram Jokowi dan pemerintah malah memperbaiki
Jaminan Sosial (BPJS) pun turun tangan mengurai pelayanan, malah sebaliknya,
Kesehatan berdiri diakhir defisit dengan mengutus mekanisme rujukan BPJS
masa jabatan Presiden Kementerian Keuangan Kesehatan berubah. Pasien
menalangi 30 persen defisit
yang biasa mendapat
Susilo bambang Yudhoyono. BPJS Kesehatan sebesar Rp rujukan ke rumah sakit
DPR RI, khususnya 4,9 triliun dari kekurangan besar tipe B dan A, saat
Politisi PDI Perjuangan yang ditanggung oleh BPJS ini harus berjenjang dari
Ribka Tjiptaning saat itu Kesehatan. kelas D dan C. Seharusnya,
perubahan peraturan itu
Tak sampai disitu, BPJS
menjadi orang yang getol Kesehatan pun berbagi beban tidak boleh merugikan
mendorong dan mendesak pada masyarakat dengan pasien, begitupun kualitas
pemberlakuan Undang- menaikkan iuran BPJS pada layanan pun tidak boleh
Undang BPJS. awal 2020 dengan hampir menurun akibat perubahan
100 persen di tiap kelasnya. di atas. Pasalnya, mereka
Di kelas III yang awalnya dari telah membayar sejumlah
Rp 25.500 menjadi Rp 42.000, uang untuk menjamin
kelas II yang awalnya Rp kesehatannya.
al ini pun menjadi 51.000 menjadi Rp 110.000, Tak sampai disitu.
isu politis yang dan kelas I yang awalnya Rp Nyatanya, Peserta BPJS
sering dijual 80.000 menjadi Rp 160.000. kesehatan seringkali
oleh para calon Belum lagi ada wacana didiskriminasi rumah
Hkepala daerah pemerintah memberikan sakit. Menjadi hal lumrah
hingga kepala negara dalam sanksi pada peserta yang ketika pasien berobat akan
berkampanye. Pada tahun menunggak iuran dengan ditanya apakah umum
2014 Joko Widodo sebagai tidak memberi izin membuat atau BPJS. Saat pasien
pemenang Pemilihan Presiden atau memperpanjang Surat menyebut “kami pasien
2014 mendorong BPJS Izin Mengemudi (SIM), BPJS”, maka pihak rumah
Kesehatan masuk ke dalam Paspor juga administrasi sakit akan memperlambat
program Jokowi sebagai salah lainnya. proses pendaftaran dengan
satu Jaminan Kesehatan Kebijakan ini sangat tidak sejumlah syarat-syarat,
Nasional. layak, tidak hanya tumpang mengurutkannya bersama
Setiap tahunnya pemerintah tindih tapi menyalahi aturan peserta BPJS lainnya bahkan
terus menaikan anggaran yang ada. Sudah haknya jika pasien mendapatkan
kesehatan menjadi sebesar setiap orang yang memiliki tindakan rawat inap
Rp 111 triliun di tahun 2018, kendaraan bermotor untuk dengan semangat para staf
dari jumlah Rp 104 triliun di memilik SIM, namun menyatakan bahwa kamar
tahun 2017. Sejak lahir BPJS haknya terhambat lantaran sedang penuh.
14 PARLEMENTARIA EDISI 180 TH. 2019
