Page 10 - MAJALAH 180
P. 10

LAPORAN UTAMA




            Tuntaskan Tata Kelola BPJS


            Kesehatan yang tak Tertata




            Anggota Komisi IX DPR RI
            Saleh Partaonan Daulay            rupiah jika tidak dituntaskan    formulasi yang tepat untuk
                                              secara cepat.
                                                                               mengatasi beragam masalah
            menegaskan agar Badan              Bahkan Saleh pun menegur        tersebut, termasuk juga soal
            Penyelenggara Jaminan Sosial      Kementerian Kesehatan            defisit yang selalu bertambah.
            (BPJS) bidang Kesehatan           (Kemenkes) dan Dirut BPJS        Lebih lanjut, dia menegaskan,
            segera menyelesaikan              Kesehatan, pasalnya, ada utang ke   hendaknya BPJS Kesehatan dan
                                              RS Muhammadiyah hingga Rp 300
                                                                               Pemerintah tidak mengancam
            bermacam pekerjaan rumah          miliar. “Tolong ini diperintahkan   rakyat yang tidak mampu
            (PR) yang menumpuk.               agar jangan sampai operasional   membayar iuran karena cara
                                              rumah sakit yang membantu        tersebut tidak efektif dan bukan
                                              masyarakat ada kendala hanya     solusi cerdas. “Kalau semuanya
                                              karena persoalan internal BPJS   dibebankan pada peserta BPJS
                             DIA mengung-     Kesehatan,” ujarnya.             tentu membebani. Untuk itu,
                             kapkan, saat      Pemerintah dan BPJS             DPR RI minta formulasi yang
                             ini banyak       Kesehatan                            lebih baik dan mencerdaskan
                             pekerjaan        dituntut                               masyarakat,” papar Saleh
                             dan masalah      mencari                                  di Media Center DPR
                             di BPJS                                                    RI, Gedung Nusantara
                             Kesehatan                                                   III, Senayan, Jakarta,
                             yang                                                        pertengahan
                             menunggu                                                     November 2019.
            untuk untuk ditata. Ada sekitar                                                 Dia pun
            6 juta Fasilitas Kesehatan                                                    mepertanyakan
            (Faskes) nya tidak jelas, peserta                                             tindak lanjut dari
            tidak membayar iuran, status                                                  rekomendasi Badan
            keanggotaan tidak aktif.                                                      Pengawas Keuangan
              Kapitasi uang menumpuk                                                      dan Pembangunan
            di Puskesmas Rp 2,5 triliun
            yang belum bisa ditarik oleh                                                           Anggota Komisi IX DPR RI
            pemerintah, pembayaran uang                                                             Saleh Partaonan Daulay.
                                                                                                            Foto: Jaka/JK
            lebih pada rumah sakit (RS) dan
            lain-lain. Politisi Fraksi Partai
            Amanat Nasional (PAN)
            ini mengatakan, semua
            harus diselesaikan
            dan jika tidak, maka
            defisit akan makin
            besar. Tahun
            2020 diprediksi
            defisit sekitar Rp
            33 triliun, tahun
            2021 defisit bisa
            mencapai Rp
            56 triliun dan
            seterusnya hingga
            ratusan triliun



             10     PARLEMENTARIA      EDISI 180      TH. 2019
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15