Page 6 - MAJALAH 180

LAPORAN UTAMA

Perbaikan Tata Kelola dan Manajemen

Kepesertaan Perlu Dilakukan BPJS

Defisit pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berimplikasi pada Rp 32 triliun tahun 2019.
perubahan pola praktik pelayanan kesehatan, pasokan fasilitas Menurut Nini, sapaan akrabnya,
kesehatan dan obat serta penurunan kualitas layanan kesehatan upaya meredam defisit tidak
cukup diatasi dengan menaikan
memicu ketidakpuasan pada pelaksanaan JKN hingga penerima iuran peserta.
manfaat. Merespon masalah ini, pemerintah mengeluarkan “Defisit program JKN-KIS
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 yang berisi tidak cukup hanya diatasi
tentang iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang dengan menaikan iuran peserta.
Butuh intervensi sistematik
Kesehatan naik terhitung 1 Januari 2020 untuk menutupi defisit. yang harus dilakukan secara
simultan. Intervensi bukan
hanya merombak iuran, tetapi
juga upaya-upaya lain yang
harus dilakukan,” ungkap Nini.
BERDA- Salah satu yang harus
SARKAN diperbaiki ialah pembenahan
Perpres tata kelola kepesertaan,
Nomor 75 khususnya Peserta Penerima
Tahun 2019 Bantuan Iuran (PBI) yang
itu, besaran berjumlah 96 juta dari 222
iuran BPJS juta jiwa peserta BPJS bidang
bidang Kesehatan. Pasalnya, kriteria
Kesehatan dan pendataan peserta PBI yang
mencapai dua kali lipat dari
tarif saat ini. Iuran Kelas III
mandiri naik dari Rp 25.500
menjadi Rp 42.000 per peserta.
Kelas II naik dari Rp 51.000
menjadi Rp 110.000 dan Kelas
I dari Rp 80.000 menjadi
Rp 160.000. Keputusan
pemerintah menaikan
iuran kepesertaan
BPJS Kesehatan ini
mendatangkan polemik
di sejumlah kalangan,
termasuk Komisi IX DPR
RI yang membidangi
tentang Kesehatan.
Wakil Ketua Komisi IX
DPR RI Nihayatul Wafiroh
mengkritik keputusan
pemerintah menaikkan iuran
Peserta Bukan Penerima Upah Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
(PBPU) untuk menutupi defisit Nihayatul Wafiroh. Foto: Jaka/JK
yang mencapai

6 PARLEMENTARIA EDISI 180 TH. 2019