Page 5 - MAJALAH 180
P. 5
PR OL OG
R UMAH RAKYAT
kesehatan.
“Pak Terawan ini kan kaya
akan terobosan dari sejak
sebelum menjadi menteri.
Bahkan Pak Jokowi juga
mengangkat beliau karena hal
itu. Jadi saya harap pak Menkes
terus membuat terobosan
positif bersama jajarannya,
Imam Suroso mengingatkan
agar terobosan itu mesti
mempertimbangkan dampak
menyeluruh. Terlebih
Kementerian Kesehatan
pada tahun 2020 mendapat
pagu anggaran Rp 57,4
triliun sehingga anggaran
preventif sebelum pemerintah kewajiban, baik dari sisi badan tersebut dirasa optimal dalam
secara legal mengeluarkan usaha maupun pegawai. menghasilkan sumbangsih
perpres kenaikan tarif BPJS. “Hasil audit BPKP ditemukan pemikiran guna atasi defisit BPJS
“Kunci penyelesaian ada lebih dari 54 ribu badan Kesehatan ini.
defisit BPJS Kesehatan usaha yang tidak mendaftarkan “Dengan anggaran Kemkes
bukan menaikkan iuran yang pekerjanya sebagai peserta BPJS sebesar Rp 57,4 triliiun pada
dibebankan pada peserta, tetapi Kesehatan, atau melaporkan 2020, DPR berharap Kemkes
perbaikan manajemen BPJS, gaji pekerjanya lebih rendah mampu menjaga keberlangsungan
kepesertaan, termasuk skema agar membayar iuran peserta sektor kesehatan dengan cermat
pendanaan dari negara. Fraksi lebih murah. Ada sekitar 6 juta merumuskan kebijakan publik
PKS mendesak BPJS Kesehatan Fasilitas Kesehatan (Faskes) dengan berkoordinasi dengan
segera menyelesaikan tunggakan nya tidak jelas, peserta tidak pihak lain,” katanya.
klaim rumah sakit di seluruh membayar iuran, status Terakhir, Jika iuran BPJS
Indonesia,” terang Ansory. keanggotaan tidak aktif. BPJS Kesehatan masih tetap naik maka
Komisi IX beberapa kali harus mencari solusi yang ada kemungkinan Komisi IX DPR
menggelar pertemuan dengan cerdas dalam penyelesaian ini RI akan membentuk lagi Panitia
berbagai pihak yang berkaitan bukan malah membebankan Kerja (Panja). “Mungkin kita akan
dengan pelaksanaan BPJS kepada rakyat,”ungkap Anggota membuka lagi Panja baru, panitia
Kesehatan, sejumlah pihak Komisi IX DPR RI Saleh P kerja soal iuran ini. Kita akan
mengungkapkan banyak Daulay seraya mengatakan bongkar berapa sih sebetulnya
masalah yang menjadi penyebab solusi yang mesti diambil BPJS yang paling ideal, dan kenapa
defisit. Salah satunya, karena adalah memperbaiki secara pemerintah tidak bergeming sama
adanya kecurangan (fraud) mulai menyeluruh tata kelola dan sekali untuk menurunkan atau
dari data kepesertaan, sistem pelayanannya. tidak jadi menaikkan,” jelas Politisi
rujukan hingga tagihan. Sementara itu, Anggota Komisi Fraksi PAN ini. kalau Panja yang
Selain itu, fraud juga bisa IX DPR Imam Suroso berharap dibuat Komisi IX DPR RI tidak
terjadi di banyak perusahaan Menteri Kesehatan yang baru maksimal, masih mungkin untuk
yang mengakali iuran BPJS dilantik, Terawan Agus Putranto membuat Panitia Khusus (Pansus).
Kesehatan. Misalnya, ada mampu membuat inovasi Pansus untuk lintas komisi, dalam
perusahaan yang sudah terdaftar dalam penyelesaian defisit BPJS hal ini setidaknya nanti ada Komisi
di BPJS Kesehatan tetapi ini tanpa membebankannya VIII, ada Komisi IX, ada Komisi
melaporkan gaji karyawan lebih pada masyarakat. Pasalnya, XI. Komisi VIII berwenang pada
kecil dari yang dibayarkan. sosok Menkes yang baru ini masalah pendataan, Komisi IX
Tujuannya yakni untuk sebelumnya dikenal dengan masalah pelayanan yang ada di
mengurangi beban perusahaan penghasil terobosan yang BPJS, Komisi XI terkait dengan
di dalam membayarkan bermanfaat bagi dunia pembiayaan dan keuangan. l tim
TH. 2019 EDISI 180 PARLEMENTARIA 5
