Page 8 - MAJALAH 180

LAPORAN UTAMA

Perlu Perbaikan Manajemen

Atasi Defisit BPJS

Kenaikan iuran BPJS Kamis, 24 Oktober 2019. meningkat menjadi Rp 110 ribu
Kesehatan bagi Peserta Dalam pasal 29 di perpres dari saat ini sebesar Rp 51 ribu.
Bukan Penerima Upah tersebut, iuran peserta Penerima Lalu, iuran peserta Kelas I akan
(PBPU) dan Bukan Pekerja Bantuan Iuran (PBI) meningkat naik menjadi Rp 160 ribu dari
dari Rp 25.000 menjadi Rp 42.000.
saat ini sebesar Rp 80 ribu.
(BP) mendapatkan Kenaikan iuran PBI yang berasal Ansory yang kerap turun
penolakan dari Wakil Ketua dari anggaran pemerintah ini akan ke daerah untuk menyerap
Komisi IX DPR RI Ansory berlaku surut pada 1 Agustus 2019. aspirasi masyarakat menilai
Dalam pasal 34 perpres tersebut
Siregar. Pemerintah diminta juga diatur bahwa iuran peserta masyarakat bukan tidak mau
membayar, tetapi tidak mampu
segera mencari solusi Pekerja Bukan Penerima Upah membayar. Sehingga perpres
konkret untuk memberikan (PBPU) Kelas III akan meningkat tersebut selayaknya dievaluasi.
subsidi bagi peserta menjadi Rp 42.000, untuk saat “Saya temui masyarakat
BPJS Kesehatan kelas III, ini sebesar Rp 25.500. Iuran di desa-desa, sebenarnya
masyarakat mau membayar
peserta atau mandiri Kelas II akan
termasuk menutup defisit karena sakit. Begitu sembuh,
yang terjadi. Selain itu, perlu dia enggak mau bayar, karena
dilakukan pembenahan dan enggak punya uang. Ini mau
memastikan akar masalah ditambah lagi? Saya sebut itu
kedzaliman, penindasan dan
yang terjadi, termasuk pemerasan,” kata Ansory
perbaikan manajemen. saat konferensi pers di
Gedung DPR RI, Senayan,
Jakarta.
Ansory mengakui BPJS
DIKETAHUI,
pemerintah
telah resmi
menaikkan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Ansory Siregar. Foto: Jaka/JK
iuran
program
BPJS
Kesehatan
pada
tahun depan. Kenaikan iuran
ini sesuai dengan usulan
Menteri Keuangan Sri Mulyani
Indrawati. Kenaikan iuran
tersebut ditandai dengan
penandatanganan Peraturan
Presiden (Perpres) Nomor 75
Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Perpres Nomor 82 Tahun
2018 tentang Jaminan Kesehatan
yang ditandatangani oleh
Presiden Joko Widodo pada

8 PARLEMENTARIA EDISI 180 TH. 2019