Page 11 - MAJALAH 180
P. 11
LAPORAN UTAMA
(BPKP) kepada BPJS Kesehatan
Kesehatan setelah melakukan
audit terhadap lembaga KITA AKAN BONGKAR
tersebut beberapa waktu lalu. BERAPA SIH SEBETULNYA
“Sudah ada audit dari BPKP YANG PALING IDEAL, DAN
yang menghasilkan beberapa
poin penting. Pertanyaan saya, KENAPA PEMERINTAH
berapa persen dari rekomendasi TIDAK BERGEMING
BPKP yang sudah dijalankan,” SAMA SEKALI UNTUK
ungkapnya saat rapat kerja
dengan Menteri Kesehatan MENURUNKAN ATAU
Terawan Agus Putranto, Direktur TIDAK JADI MENAIKKAN
Utama BPJS bidang Kesehatan dan
Dewan Pengawas BPJS Bidang Anggota Komisi IX DPR RI
Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Saleh Partaonan Daulay
Nasional (DJSN), di Gedung DPR
RI, Senayan, Jakarta. Foto: Jaka/JK
Saleh mencotohkan
rekomendasi BPKP tentang
kepesertaan, dari hasil audit masih mencari cara agar iuran BPJS ini setidaknya nanti ada Komisi
BPKP ditemukan ada lebih dari Kesehatan untuk peserta mandiri VIII, ada Komisi IX, ada Komisi
54 ribu badan usaha yang tidak tidak naik. Pernyataan tersebut XI. Komisi VIII berwenang pada
mendaftarkan pekerjanya sebagai dia ungkapkan saat diskusi Forum masalah pendataan, Komisi IX
peserta BPJS Kesehatan, atau Legislasi dengan tema ‘Bagaimana masalah pelayanan yang ada di
melaporkan gaji pekerjanya lebih Solusi Perpres BPJS?’ BPJS, Komisi XI terkait dengan
rendah agar membayar iuran “Jadi kita akan lihat dulu pembiayaan dan keuangan.
peserta lebih murah. peluang-peluang seperti itu, “Tetapi pilihan ini, Panja dan
“Berapa persen hasil BPKP tetapi yang jelas DPR RI akan Pansus itu pilihan long term,
yang sudah ditindaklanjuti dari tetap mengupayakan bagaimana jangka panjang, karena untuk
54 ribu lebih badan usaha yang agar iuran BPJS Kesehatan ini, membuat Panja itu kan tidak
tidak mendaftarkan pekerjanya khususnya untuk peserta mandiri bisa tiba-tiba ada hasilnya, pasti
sebagai peserta BPJS Kesehatan, tidak jadi dinaikkan. Jadi itu posisi butuh waktu. Sementara waktu
berapa persen yang akhirnya dari Komisi IX,” papar Saleh. untuk implementasi Perpres ini 1
mendaftarkan pekerjanya sebagai Jika iuran BPJS Kesehatan Januari,” ujar Saleh.
peserta,” ungkapnya. masih tetap naik maka ada Dia juga mengungkapkan,
Saleh juga mempertanyakan kemungkinan Komisi IX DPR RI agar Pemerintah melaksanakan
sejumlah rekomendasi BPKP akan membentuk lagi Panitia tanggung jawabnya kepada
lainnya sperti terkait peserta dari Kerja (Panja). “Mungkin kita fasilitas-fasilitas kesehatan yang
golongan Pekerja Bukan Penerima akan membuka lagi Panja baru, ada, seperti rumah sakit yang
Upah (PBPU) hingga pencegahan panitia kerja soal iuran ini. bekerja sama dengan pemerintah.
kecurangan (fraud) yang Kita akan bongkar berapa sih Kewajiban yang harus segera
kemunginan terjadi. Menurutnya sebetulnya yang paling ideal, dilaksanakan oleh BPJS
percuma BPKP melakukan audit, dan kenapa pemerintah tidak Kesehatan adalah membayar
karena BPJS Kesehatan pada bergeming sama sekali untuk defisit sekitar Rp 21 triliun.
akhirnya tidak menjalankan menurunkan atau tidak jadi Diperkirakan defisitnya sampai
rekomendasi-rekomendasi menaikkan,” jelas Politisi Fraksi akhir tahun 2019 mencapai Rp
yang diberikan. “Rekomendasi- PAN ini. 32 triliun hingga Rp 33 triliun.
rekomendasi hasil audit itu sudah Lebih lanjut Saleh mengatakan, “Sebenarnya yang kita inginkan
dijalakan belum? kalau sudah, apa kalau Panja yang dibuat Komisi dari pemerintah melaksanakan
yang sudah dilakukan,” tegasnya. IX DPR RI tidak maksimal, hasil rekomendasi-rekomendasi
Adapun terkait dengan posisi masih mungkin untuk membuat panitia kerja sebelumnya yang
Komisi IX, Saleh mengungkapkan, Panitia Khusus (Pansus). Pansus telah digelar Komisi IX,” tandas
sampai saat ini Komisi IX DPR RI untuk lintas komisi, dalam hal Saleh. l eko/es
TH. 2019 EDISI 180 PARLEMENTARIA 11
