Page 18 - MAJALAH 180

LEGISLASI

Meracik Rumusan Tepat maka kami di Pimpinan Baleg
mengundang para pakar untuk
Omnibus Law mendapatkan masukan penting
mengenai konsep Omnibus Law
seperti apa yang akan dilakukan,”
ucap Willy.
Dikatakan Willy, keinginan
Dalam masa jabatan keduanya, Presiden Joko Widodo Presiden Jokowi untuk membuat
(Jokowi) berencana membuat konsep hukum perundang- Omnibus Law pada periode masa
undangan yang disebut Omnibus Law. Melalui Omnibus Law bakti keduanya itu dimungkinkan
tersebut, Presiden ingin menyederhanakan kendala regulasi karena Presiden merasa gerak
yang saat ini dirasa masih berbelit dan panjang. pertumbuhan ekonomi Indonesia
masih belum maksimal, dan
memperkirakan regulasi-
regulasi yang ada saat ini masih
ntuk mendukung yang dianggap dapat memberikan menjadi beban yang menghambat
visi dan misinya masukan penting bagi Baleg. perkembangan dunia investasi di
itu, Presiden Diantaranya adalah pakar dari Indonesia.
Jokowi mengajak Pusat Studi Hukum dan Kebijakan “Sehingga kemudian perlu
UDPR RI sebagai Indonesia (PSHK) dan pakar dari dilakukan efisiensi guna
lembaga legislasi untuk fokus Pusat Studi Konstitusi (Pusako). penyederhanaan beberapa regulasi
mematangkan dua undang- “Sistem hukum ini, di (negara) yang ada agar pelaku usaha bisa
undang (UU) besar yaitu UU kita tidak lazim. Tetapi kan hal berinvestasi dan berusaha dengan
tentang Cipta Lapangan Kerja dan ini berangkat dari pidato Presiden mudah. Di (negara) kita pintu
UU tentang Pemberdayaan Usaha Jokowi saat pelantikan Presiden perizinan dan faktor lainnya
Mikro Kecil Menengah (UMKM). masa jabatan 2019-2024 beberapa banyak, sehingga diperlukan
Masing-masing UU tersebut waktu lalu yang ingin agar waktu yang lebih lama dalam
akan menjadi Omnibus Law yakni UU Cipta Lapangan prosesnya,” ujarnya.
satu UU yang sekaligus merevisi Kerja dan UU UMKM Untuk bisa membuat
beberapa UU. Omnibus Law sendiri bisa digodog racikan formulasi Omnibus
merupakan sebuah UU yang dibuat DPR RI bersama Law yang tepat, lanjut
untuk menyasar isu besar dan pemerintah. Willy, Pimpinan Baleg
memungkinkan untuk mencabut Agar hal ini juga mengundang
atau mengubah beberapa UU yang tidak menjadi
ada di suatu negara. Omnibus kekisruhan,
Law tersebut dimaksudkan untuk
merampingkan regulasi dari
segi jumlah dan agar lebih tepat
sasaran. Wakil Ketua Baleg DPR RI
Demi untuk mengawal proses Willy Aditya. Foto: Arief/JK
peracikan formula Omnibus Law
yang digagas Presiden tersebut,
Wakil Ketua Badan Legislasi
(Baleg) DPR RI Willy Aditya
mengatakan bahwa Baleg telah
mengundang pakar-pakar

18 PARLEMENTARIA EDISI 180 TH. 2019