Page 58 - MAJALAH 163

KUNJUNGAN KERJA

Komisi III Soroti Tingginya

Kasus TPPO dan Narkoba

Komisi III DPR RI memberikan perhatian serius pada masih tingginya kasus Tindak
Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur
(NTT). Terlebih saat ini Komisi III DPR RI bersama pemerintah sedang berupaya
merampungkan RUU Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (KUHP), dimana masalah
TPPO itu menjadi salah satu bagian yang akan diatur dalam RUU KUHP tersebut.

adanya persoalan infrastruktur yang
dialami oleh mitra kerja Komisi III DPR
RI di NTT. Seperti yang dialami oleh
Badan Narkotika Nasional Provinsi
(BNNP) NTT yang menghadapi berbagai
kendala dalam menjalankan tugasnya
secara maksimal, karena wilayah NTT
merupakan kepulauan. “Labuan Bajo
sebagai daerah destinasi wisata, potensi
untuk bisa terpapar bahaya narkotikanya
tinggi. Tetapi sampai sekarang belum
ada kantor BNN-nya. Kami paham untuk
membentuk satu kantor itu harus dengan
persetujuan Kementerian PAN-RB,” ucap
Erma.
FOTO : DEP/IW NTT, Erma mengatakan bahwa dari 22
Terkait jumlah Polres yang ada di

Tim Kunker Komisi III DPR RI Bertukar kabupaten kota, hanya ada 16 Polres.
“Berarti masih ada kekurangan 5 Polres.
Cenderamata dengan Kapolda NTT Inilah yang harus menjadi perhatian
Komisi III DPR RI juga
NTT merupakan salah satu ingin mendapatkan ekstra buat kita,” tandasnya.
Pada kesempatan yang sama,
daerah yang tinggi sekali tindak Komisi III DPR RI juga ingin mendapatkan
pidana perdagangan orangnya. laporan tentang laporan tentang tindak pidana
Seperti kasus yang terkenal tindak pidana pemerkosaan terhadap turis asing yang
“yaitu Nirmala Bonar yang disiksa dilakukan oleh oknum warga di daerah
oleh majikannya di Malaysia,” demikian pemerkosaan Labuan Bajo.
dikatakan Wakil Ketua Komisi III DPR RI terhadap turis asing “Kita tahu ini dampaknya buruk sekali
Erma Suryani Ranik saat memimpin Tim bagi (sektor) pariwisata. Karena kalau kita
Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke yang dilakukan oleh sampai tidak bisa menjamin keamanan
Kupang, NTT, beberapa waktu lalu. oknum warga di dari turis asing, maka bisa dipastikan
Erma menyampaikan, ada hal daerah Labuan Bajo bahwa banyak orang tidak akan tertarik
yang dikritisi dalam kunjungan kerja datang ke daerah ini,” pungkas politisi
Komisi III DPR RI kali ini, yaitu mengenai dapil Kalbar tersebut.
penggunaan pasal TPPO oleh pihak
Kejaksaan dan Kepolisian. “Masih ada ini sudah masuk ke pengadilan, maka Jambi Duduki Peringkat
miss antara polisi dan jaksa dalam menjadi kasus yang kuat. Dengan Empat Nasional
penggunaan pasal dalam kasus TPPO. demikian para pelaku TPPO bisa di Penyalahgunaan Narkoba
Oleh karena itu kami sarankan agar hukum secara maksimal bukan lagi Sementara itu Tim Kunjungan
ada koordinasi yang baik antar penyidik di hukum minimal,” jelas politisi Fraksi Kerja Komisi III DPR RI ke Provinsi
dari kepolisian dengan jaksa peneliti Demokrat itu. Jambi menemukan fakta, Jambi
dari kejaksaan. Sehingga ketika kasus Selain itu, Komisi III juga melihat menduduki peringkat empat nasional

58 PARLEMENTARIA 163 XLVIII 2018