Page 59 - MAJALAH 163
P. 59

KUNJUNGAN KERJA






                                                                                akses masuknya alat komunikasi ke
                                                                                dalam lapas. Sementara pada lembaga
                                                                                Kejaksaan, ada masalah penting yang
                                                                                akan kita dalami yakni menyangkut
                                                                                masalah kasus tanah di lapangan udara
                                                                                di Makassar dan masalah korupsi di
                                                                                Kajati. Kita berharap dalam kunjungan
                                                                                fungsi pengawasan ini  akan ada
                                                                                perbaikan kinerja pada mitra Komisi III,”
                                                                                tandas Habib.
                                                                                   Terkait masalah anggaran yang selalu
                                                                                menjadi keluhan para mitra kerja Komisi
                                                                                III DPR RI di daerah, Habib berkomitmen
                                                                              FOTO : HR/IW  akan menjadikannya sebagai rekomendasi
                                                                                untuk disampaikan kepada Pemerintah
              Tim Kunker Komisi III DPR RI di Provinsi Jambi                    Pusat. “Kita akan memberi perhatian serius
                                                                                untuk menambah fasilitas-fasilitas (yang
              dalam penyalahgunaan narkoba.    Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar   diperlukan) tersebut. Karena setiap kali
              Anggota Komisi III DPR RI Junimart   Alhabsyi mengatakan bahwa kinerja   Komisi III melakukan kunjungan kerja, kita
              Girsang berharap kepada semua pihak,   petugas yang menangani persoalan   juga selalu mempertanyakan apa yang
              khususnya pada anggota masyarakat dan   narkoba belum berbanding lurus dengan   menjadi kebutuhan dan kekurangan terkait
              dibantu unsur Kepolisian agar berperan   apa yang telah dilakukan oleh mafia   masalah sarana dan prasarana pendukung
              aktif dalam mensosialisasikan tentang   narkoba. Menurutnya, masih banyak   kinerja bagi para mitra kerja kita di daerah,”
              bahaya narkoba. Karena bahaya dari   kendala dan tantangan berat yang harus   papar Habib.
              narkoba itu sendiri menjadi ancaman   dihadapi.                      Habib juga sempat mengatakan
              generasi penerus bangsa.            “Oleh karenanya, Komisi III DPR   bahwa Komisi III DPR RI merasa ada
                 “Berdasarkan laporan yang     meminta atensi atau perhatian yang   kejanggalan atas kasus lolosnya
              diungkapkan Kepala Badan Narkotika   besar dalam sektor penganggaran bagi   suplai narkoba dari pantauan aparat
              Nasional Provinsi (BNNP) Jambi,   lembaga terkait,” ucap legislator yang   berwenang dalam jumlah yang cukup
              penanganan bahaya narkoba masih   akrab disapa Habib itu.         besar di Sulsel. “Kita melihat, mengapa
              mengalami berbagai kendala dan      Dikatakan politisi PKS itu, pihaknya   Badan Narkotika Provinsi (BNP) di
              keterbatasan, baik keterbatasan dari sisi   berharap agar lembaga-lembaga   Sulawesi Selatan sampai mengalami
              anggaran, SDM maupun dari sisi fasilitas   pemerintah di daerah yang menjadi mitra   190 kali lolos masalah narkoba, dan
              lainnya,” kata Junimart di sela-sela   kerja Komisi III DPR RI dapat bekerja   suplainya 4 kilogram perbulan. Ini
              pertemuan Tim Kunker Komisi III DPR RI   secara maksimal dalam menangani   menjadi catatan besar buat kita, apa
              dengan Kepala BNNP Jambi Abdul Razak   masalah narkoba.           yang sebenarnya terjadi,” pungkas
              beserta jajaran di Jambi.           Pada kesempatan itu, Habib juga   politisi dapil Kalsel itu.   DEP,HR,AS/SF
                 Ketua Tim Kunker Komisi III DPR RI   menyampaikan
              Kahar Muzakir sendiri mengatakan bahwa   beberapa
              segala masukan yang disampaikan oleh   permasalahan klasik
              mitra kerja Komisi III DPR RI di Jambi ini   yang kerap dialami
              akan dijadikan sebagai masukan bagi   oleh Lembaga
              DPR RI. Hal ini guna mendorong adanya   Pemasyarakatan (lapas)
              peningkatan anggaran maupun fasilitas   di Indonesia, yakni
              lainnya yang dibutuhkan oleh mitra kerja   masalah pengendalian
              Komisi III DPR RI di daerah.     peredaran narkoba
                 “Oleh karenanya, dari pertemuan   dari atau di dalam
              ini kami  berharap akan adanya   Lapas, persoalan over
              sinergitas yang terbangun diantara   capacity, masalah
              mitra kerja Komisi III. Sehingga berbagai   makan, maupun
              permasalahan yang ada, seperti masalah   masalah sarana dan
              peredaran narkoba tersebut bisa segera   prasarana.
              mendapatkan solusinya,” kata Kahar.  “Hingga saat
                                               ini lapas seringkali
              Pemberantasan Narkoba            menjadi narasumber
              Hadapi Banyak Tantangan          suplai narkoba.
              Berat                            Selain itu ada pula
                 Dalam Kunjungan Kerja Komisi III   persoalan yang
              DPR RI di Provinsi Sulawesi Selatan,   terkait kemudahan


                                                                                                            59
                                                                                             PARLEMENTARIA
                                                                                161 XLVIII 2018  PARLEMENTARIA 59
                                                                                163 XLVIII 2018
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64