Page 30 - MAJALAH 149

[ LEGISLASI ]

PNBP untuk Tingkatkan Penerimaan Negara

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah lingkup keuangan negara yang dikelola
dan dipertanggungjawabkan. PNBP memiliki peranan sangat penting, maka sudah menjadi
kewajiban para penyelenggara negara membuat undang-undang untuk mengatur sektor ini.
Menyadari pentingnya PNBP, maka dilakukan pengaturan dalam perundang-undangan,
antara lain melalui UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

elanjutnya ada PP Nomor yang sudah ada di atas. Dalam PNBP ini sangat penting di tengah
22 tahun 1997 tentang Jenis rancangan yang baru tarif PNBP lesunya pendapatan negara dari
Sdan Penyetoran Penerimaan ditetapkan dalam peraturan sektor pajak. “PNBP merupakan
Negara Bukan Pajak. PP Nomor pemerintah, namun tarif yang sering bagian penting bagi keuangan negara,
73 Tahun 1999 tentang Tatacara mengalami perubahan diubah dengan di mana dalam tiga tahun terakhir
Penggunaan Penerimaan Negara Peraturan Menteri Keuangan setelah penerimaan negara selalu di bawah
Bukan Pajak yang Bersumber dari berkoordinasi dengan menteri atau target,” ujar Hafisz.
Kegiatan Tertentu. Ada juga PP pimpinan lembaga terkait dan Panja Komisi XI meminta agar
Nomor 1 Tahun 2004 tentang menteri yang menyelenggarakan pemerintah untuk membuat cluster
Tatacara Penyampaian Rencana dan urusan pemerintahan di bidang atau pengelompokan atas banyaknya
Laporan Realisasi Penerimaan Negara hukum. jenis ke dalam beberapa kelompok
Bukan Pajak. Selain itu, PP Nomor Wakil Ketua Komisi XI berdasarkan kriteria dan platform
29 Tahun 2009 tentang Tatacara DPR RI Achmad Hafisz Thohir yang mendasar. Oleh karena itu
Penentuan Jumlah, Pembayaran, menyampaikan, pembahasan pengelompokan perlu dilakukan
dan Penyetoran Penerimaan Negara Rancangan Undang-Undang (RUU) pendalaman kembali. Anggota Panja
Bukan Pajak yang Terutang. tentang PNBP terus digodok oleh Komisi XI DPR RI juga meminta
Namun aturan yang ada sekarang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). elaborasi atas hasil kunjungan kerja
dirasa para pemangku kepentingan Komisi XI optimis, RUU dapat ke beberapa daerah dan negara
membutuhkan perkembangan segera disahkan dalam dua kali masa sebagai bahan dalam ketentuan pasal
guna menjawab kemajuan zaman. sidang, yakni Agustus mendatang. RUU yang sedang dibahas ini.
Terdapat beberapa perkembangan Ketua Panitia Kerja RUU PNBP Komisi XI DPR RI juga berupaya
baru dibandingkan dengan aturan ini juga menyampaikan, RUU tentang agar pembahasan RUU PNBP
sesuai mekanisme yang transparan
dan mengedepankan asas keadilan.
Sebab, RUU tersebut akan menjadi
payung hukum bagi kementerian
dan lembaga untuk meningkatkan
penerimaan negara dari sektor non
pajak.
Selain itu menurut Anggota
Komisi XI Junaidi Auly, RUU ini
dirancang untuk menggantikan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun
1997 tentang Penerimaan Negara

Foto: Jaka/iw

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Thohir
30 | PARLEMENTARIA n Edisi : 149 TH. XLVII 2017