Page 29 - MAJALAH 149

kwitansi dan tidak melanggar hukum. mendapatkan WTP, ini jadi catatan
Meskipun LKPP Tapi apakah program itu mencapai untuk bisa ditingkatkan terutama dalam
2016 telah disajikan tujuan, apakah efektif dan sesuai target sistem pendapatan aset-asetnya,” tutur
itu tidak dilihat. Saya melihatnya bagus
Willgo.
secara wajar atas tapi harus lebih bagus lagi apabila BPK Sebelumnya, Ketua BPK
seluruh aspek yang dan pemerintah konsen pada wilyah Moermahadi Soerja Djanegara
material, namun yang diaudit menggunakan audit menjelaskan pemerintah telah
kinerja,” jelas Eva.
menyampaikan LKPP (unaudited)
pemerintah tetap Hal senada juga disampaikan Tahun 2016 kepada BPK pada tanggal
perlu menindaklanjuti Anggota Komisi XI DPR Willgo 29 Maret 2016. Selanjutnya, BPK

rekomendasi BPK Zainar. Menurutnya, predikat WTP memeriksa LKPP tersebut dalam
bukanlah sebuah reward tapi itu adalah
waktu dua bulan sejak menerimanya
atas temuan sistem kewajiban. Terutama bagi setiap dari pemerintah.
pengendalian internal instansi pemerintah untuk menunjukan Menurutnya, pertanggungjawaban

dan kepatuhan. akuntabilitasnya dalam laporan pelaksanaan APBN Tahun 2016 di
keuangan.
tingkat kementerian negara/lembaga
“Tindak lanjut “Saya kira WTP itu adalah mengalami peningkatan kualitas yang
rekomendasi kewajiban ya bukan reward. Kewajiban signifikan. Hal tersebut didasarkan
tersebut penting bagi tiap instansi, kementerian, daerah pada hasil pemeriksaan atas 87 Laporan
untuk mendapatkan WTP untuk
Keuangan
Kementerian
Negara/
bagi pemerintah menunjukan akuntabilitasnya. Ini jadi Lembaga (LKKL) dan satu Laporan
sehingga penyajian indikator bagi suksesnya pembangunan Keuangan Bendahara Umum Negara.
pertanggungjawaban yang akan mensejahterakan rakyat,” Dimana, sebanyak 74 LKKL-LK BUN
(84%) memperoleh opini Wajar Tanpa
ucap Willgo.
pelaksaan APBN Meski begitu, Politisi Gerindra ini Pengecualian (WTP) dan sebanyak
mendatang akan baik,” juga sepakat bahwa WTP bukanlah 8 LKKL (9%) memperoleh opini
sebuah predikat yang berkorelasi Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
dengan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan yang memperoleh opini
“WTP saya kira hal wajar. Tidak Menyatakan Pendapat sebanyak
Walaupun tidak ada 6 LKKL (7%).
korelasi antara WTP “Opini Wajar Dengan Pengecualian
bagi kesejahteraan atas 8 LKKL dan Opini Tidak
masy arakat , ” Menyatakan Pendapat atas 6 LKKL
sambungnya. tersebut, tidak berpengaruh secara
T e rhadap material terhadap LKPP Tahun 2016,”
kementerian/lembaga ungkap Moermahadi.
yang belum memperoleh Ia juga mengatakan, meskipun
predikat WTP, Willgo LKPP 2016 telah disajikan secara wajar
menyarankan untuk dapat atas seluruh aspek yang material, namun
segera memperbaiki pemerintah tetap perlu menindaklanjuti
laporan rekomendasi BPK atas temuan sistem
keuangannya pengendalian internal dan kepatuhan.
di tahun “Tindak lanjut rekomendasi tersebut
mendatang. penting bagi pemerintah sehingga
“T eh ada p penyajian pertanggungjawaban pe-
kementerian laksaan APBN mendatang akan baik,”
Foto: Hendra dan lembaga pungkas Moermahadi. n (hs)

Anggota Komisi XI DPR RI Wilgo Zainar yang belum

Edisi : 149 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 29