Page 28 - MAJALAH 149

ANGGARAN

WTP Hanya Berorientasi Standar melaporkan pengeluaran. Nah, kalau
dari dampak itu kita bisa melihat apakah
tujuan pembangunan itu tercapai. Dan
Akuntansi, Bukan Kinerja itu yang lebih penting bagi saya,” tutur

Eva.
Meskipun mengapresiasi predikat
WTP, Ia pun mendorong agar
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI telah menyampaikan pemerintah dan BPK dapat menjadi
laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan lebih baik dalam melakukan sebuah
Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2016 kepada DPR RI dalam sistem audit. “Saya apresiasi tapi saya
Sidang Paripurna DPR, tengah mei lalu. melecutkan untuk lebih bagus lagi

alam laporannya, Ketua “Ya tentu saya gembira
BPK Moermahadi Soerja karena ini pertama kali,
DDjanegara menyatakan, kan, sejak 12 tahun bahwa
BPK berpendapat bahwa LKPP 2016 pemerintah pusat diberikan
telah disajikan secara wajar untuk status WTP. Tapi catatan
seluruh aspek material sesuai dengan kita kalau WTP berdasarkan
Standar Akuntansi Pemerintahan. laporan keuangan tidak
“Dengan demikian, kami mencerminkan kinerja.
menyatakan pendapat Wajar Tanpa Walau ini menjadi bagian
Pengecualian (WTP) atas LKPP 2016. sistem akuntansi nasional tapi
Opini WTP atas LKPP 2016 ini menurut saya ini levelnya lebih
merupakan yang pertama kali diperoleh rendah,” ujar Eva.
pemerintah pusat setelah 12 tahun Oleh karena itu bukan
menyampaikan pertanggungjawaban sebagai sebuah prestasi
pelaksanaan APBN berupa LKPP kinerja maka pemerintah dan
sejak 2004,” kata Moermahadi. BPK diharapkan mampu
Menanggapi predikat WTP yang segera menghadirkan sistem
diperoleh LKPP 2016, Anggota audit kinerja guna memantau
Komisi XI DPR Eva Kusuma Sundari perkembangan target
mengatakan bahwa hal itu adalah yang pembangunan. “Nah kita ingin
wajar dalam pengelolaan keuangan kinerja. Mudah-mudahan BPK dan terutama yang mencerminkan kinerja
berdasarkan standar akuntansi pemerintah cepat melakukuan audit
pemerintah. Predikat WTP pun kinerja. Sehingga rill. WTP adalah dan prestasi pembangunan. Hal itu
dapat diukur melalui audit kinerja,”
menurutnya tidak memiliki dampak predikat yang membanggakan. Tapi
langsung bagi masyarakat sehingga ke kalau kita bangga pada level yang sambungnya.
Eva juga menegaskan bahwa
depan diperlukan sistem audit kinerja, rendah ya nggak bagus juga. Karena
tidak saja laporan keuangan yang kita ingin tahu efektifitas pembanguann predikat WTP itu hanya sebatas
kemampuan menyediakan kwitansi
diaudit. dan program. Kan kita orientasinya ke
Menurut politisi PDI Perjuangan masyarakat ya,” ujar Eva. sehingga tujuan dari sebuah program
itu, predikat wajar tanpa pengecualian Eva menyampaikan pentingnya tidak dilihat. Predikat WTP bagus tetapi
(WTP) tidak menjadi indikator untuk audit kinerja untuk mengetahui sejauh harus lebih bagus lagi jika pemerintah
dikontrol melalui audit kinerja.
mengukur kinerja pemerintah karena mana keberhasilan pemerintah dalam
penghargaan
sebatas
“WTP
tidak bersentuhan langsung bagi menyelenggarakan program yang dan kerapian dalam melaporkan
kepentingan masyarakat dan hanya memberikan manfaat bagi masyarakat.
tahun
pemenuhan terhadap laporan keuangan “Karena kalau audit kinerja itu melihat pengeluaran dalam lalu. Berarti
kepintaran
menyediakan
berdasarkan sistem akuntansi. output dan dampak, bukan kerapihan
28 | PARLEMENTARIA n Edisi : 149 TH. XLVII 2017