Page 31 - MAJALAH 149

Bukan Pajak (PNBP). “Mekanisme
yang lebih transparan menjadi
penting,” kata Junaidi.
Dia juga mengatakan, salah satu
titik berat pembahasan RUU ini
yaitu pemerintah ingin memperbaiki
mekanisme penyusunan tarif PNBP
di setiap kementerian dan lembaga
dan persoalan transparansinya. Dia
menambahkan, jika RUU PNBP telah
disahkan menjadi undang-undang,
diharapkan dapat membuka ruang
lebih besar untuk meningkatkan
penerimaan negara. Secara khusus
juga untuk optimalisasi penerimaan Foto: Azka/iw
negara dalam APBN 2017.
“Kita berharap undang-undang ini Anggota Komisi XI Junaidi Auly
akan memfasilitasi serta mendukung
optimalisasi pemanfaatan potensi-
potensi penerimaan non pajak. sebesar Rp 260 triliun per tahun. PNBP sehingga pemanfaatannya
Namun tetap memperhatikan asas Beberapa kalangan mengusulkan lebih optimal bagi pengembangan
keadilan,” ungkap Junaidi. sebaiknya PNBP tidak terkotak- kinerja kementerian atau lembaga
Persoalan yang tidak kalah penting, kotak dan lebih fleksibel. PNBP yang pengelola PNBP secara keseluruhan.
pembahasan RUU PNBP bukan hanya dapat digunakan oleh Satker n (eko)
hanya harus fokus pada peningkatan (Satuan Kerja) penghasil PNBP, ini
penerimaan negara, melainkan juga membuat penyerapan menjadi tidak
tetap mempertimbangkan kapasitas optimal. Komisi XI DPR RI
perekonomian agar tidak menganggu Oleh karena itu, dengan juga berupaya
iklim investasi. fleksibilitas pemanfaatan dana agar pembahasan
Sebagaimana diketahui, belanja PNBP itu akan membuat kinerja
negara tahun 2017 mencapai Rp antar Satker dalam satu kementerian RUU PNBP sesuai
2.080 triliun dengan defisit anggaran dapat berjalan lebih baik. Relaksasi mekanisme yang
terhadap pendapatan domestik bruto ini juga dapat memecahkan masalah transparan dan
(PDB) mencapai 2,41 persen atau kekurangan anggaran dalam Satker-
sekitar Rp 330,2 trilun. Satker di kementerian. Sedangkan mengedepankan
“Pada postur APBN 2017 sendiri terkait penggunaan PNBP, instansi asas keadilan.
ditetapkan jumlah pendapatan negara pengelola PNBP dapat mengusulkan Sebab, RUU tersebut
sebesar Rp 1.750,3 triliun. Terdiri penggunaan dana dari PNBP
dari penerimaan perpajakan sebesar yang dikelola Menteri Keuangan, akan menjadi
Rp 1.489 triliun, penerimaan negara penggunaan dana tersebut untuk payung hukum
bukan pajak Rp 250 triliun, dan menyelenggarakan atau meningkatkan bagi kementerian
penerimaan hibah Rp 1,4 triliun,” kualitas penyelenggaraan pelayanan
jelas Junaidi. atau kegiatan tertentu dan untuk dan lembaga untuk
Diprediksi, jika dapat berjalan optimalisasi PNBP. meningkatkan
dengan lancar, potensi penerimaan Ketentuan tersebut di atas penerimaan negara
negara dari PNBP dapat ditingkatkan diharapkan dapat menjadi landasan
hingga Rp700 triliun - Rp900 triliun hukum bagi pemanfaatan dana PNBP dari sektor non pajak.
per tahun dibandingkan saat ini bagi unit lain yang bukan pemungut

Edisi : 149 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 31