Page 28 - MAJALAH 108

LAPORAN UTAMA

Kemenag Harus Tertib “Sesungguhnya yang terlambat proses penanganan bencana pun
Ajukan Anggaran diajukan itu anggaran keseluruhan bisa lebih cepat.
Kemenag, pada pertengahan
Februari 2013, itu dengan sendirinya “Kami menyarankan Pemerintah
Ketua Komisi VIII DPR RI, Ida Fauzi- membuat anggaran itu terblokir. Kabupaten Karo untuk segera
yah mengatakan tidak cairnya dana Sementara mitra Komisi VIII lain mengusulkan membentuk Badan

BOS dan gaji guru itu lebih dise- mengajukan persetujuan anggaran Penanggulangan Bencana Daerah
babkan karena keterlambatan dari di awal Desember 2012, ”Jelas Ida (BPBD). Ini sangat diperlukan
Kementerian Agama dalam menga- Fauziyah. untuk mengantisipasi terjadinya
jukan anggaran. Ditambah adanya hal-hal yang tidak diinginkan
ketidaksinkronan angka yang terte- Erupsi Gunung Sinabung atas peningkatan erupsi Gunung
ra dengan jumlah yang dibutuhkan, Sinabung. Termasuk kemungkinan
membuat Menteri Keuangan tidak Komisi VIII menyarankan Bupati terjadinya bencana alam lainnya
bisa mencairkan anggaran tersebut. Karo, Kena Ukur Surbakti untuk di masa mendatang,”ungkap Ida
Oleh karena itu dengan tegas Ida segera mengusulkan pembentukan saat mengunjungi lokasi pengungsi
meminta agar Kemenag kedepan BPBD (Badan Penanggulangan Ben- Erupsi G.Sinabung,Kamis (21/11)
lebih tertib dan lebih rapi lagi dalam cana Daerah) Karo. Jika Karo memi- lalu. (Ayu) Foto:Ayu/Parle.
membuat anggaran dan laporan. liki BPBD maka proses penyelamatan
dan pengambilan keputusan dalam

KOMISI IX

atau tidak tahu harus melaporkan
kasusnya kemana. Kasus kelalaian
medik yang terungkap umumnya
melibatkan pasien dari kelompok
ekonomi menengah atas. Pasien
miskin lebih banyak pasrah.

Banyaknya kasus dugaan kela-
laian medik yang terjadi di bebera-
pa rumah sakit di Indonesia yang
berujung pada kematian pasien ini,
Komisi IX DPR RI di awal tahun 2013
memanggil beberapa rumah sakit
yang diduga melakukan kelalaian
medik, antara lain RSAB Harapan
Kita, RS Medika Permata Hijau, RS
Santa Elisabet Medan dan RS Ibu
dan Anak Dedari Kupang.
Pemanggilan pihak rumah sakit
ini, menurut Ketua Komisi IX DPR RI,
Ribka Tjiptaning, merupakan bukti
komitmen DPR untuk membela hak
rakyat. Ia berharap, jangan sampai
Pemanggilan Rumah Sakit 88 pengaduan yang dapat diproses hak rakyat dipertaruhkan karena
Bukti Komitmen DPR Bela dan melibatkan 121 dokter. Dari 121 kepentingan segelintir pihak.
Rakyat dokter itu, hanya 57 orang yang
terbukti melanggar disiplin. Dari Aksi Bersama DPR dan
jumlah itu, hanya 26 dokter yang Buruh Panggil Paksa
Jumlah pengaduan dugaan dicabut sementara STR-nya.
kelalaian medik (mal praktek) yang Meneg BUMN
masuk ke KKI (Konsil Kedokteran Masih banyak kasus malpraktek
Indonesia) hingga awal 2013 yang tidak terdokumentasikan Sebagai tindaklanjut ketidakhadir-

sudah 183 kasus. Namun, hanya karena keluarga korban tidak mau an Menteri Negara BUMN, Dahlan Is-

28 PARLEMENTARIA EDISI 108 TH. XLIII, 2013