Page 30 - MAJALAH 108
P. 30
LAPORAN UTAMA
KOMISI X
DPR Setujui RUU Dikdok UN 2013 Amburadul Nasional Pendidikan (BSNP) yang
nyaris tidak jalan.
Pekan kedua Juli 2013, akhirnya Penyelenggaraan Ujian Nasional
DPR RI menyetujui RUU Pendidikan 2013 Tingkat SMA dan sederajat Sementara itu, Anggota Komisi X
Kedok teran (Dikdok) untuk dinilai sangat semrawut. Banyak Jefirstson R Riwu Kore menyatakan
disahkan menjadi Undang-undang keluhan dialamatkan kepada Mendikbud harus bertanggung ja-
(UU). Jalan panjang RUU yang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan wab atas amburadulnya penyeleng-
mengatur langkah strategis bagi Moh. Nuh. Mulai dari pelaksanaan garaan UN tahun ini. Sedangkan,
perkembangan dan kemajuan UN yang tidak serentak, penundaan Anggota Komisi X Dedi Suwandi
pendidikan kedokteran ini cukup pelaksanaan ujian di 11 provinsi, Gumelar meminta hasil UN 2013 di-
berliku, melewati 7 kali masa sidang kertas ujian yang terlalu tipis, batalkan.
serta melibatkan Komisi Pendidikan hingga kurangnya kertas soal ujian.
dan Komisi Kesehatan. Menindaklanjuti hal ini, Komisi X Untuk mengetahui kondisi UN
langsung memanggil Mendikbud 2013, Komisi X juga melakukan
Dalam Pengambilan Keputusan membentuk Tim Panja Evaluasi UN kunjungan lapangan ke beberapa
Tingkat I, sembilan fraksi memberi- 2013. daerah. Di Maluku Utara, Komisi X
kan catatan. Dengan adanya UU Dik- menerima keluhan kertas jawaban
dok ini, diharapkan segala masalah Dalam beberapa kali Raker antara terlalu tipis. Di Kalimantan Timur,
yang berhubungan dengan pen- Komisi X dengan Mendikbud yang kertas soal malah di fotocopy. Wa-
didikan kedokteran dapat teratasi, digelar pada periode April 2013, laupun mendapat berbagai keca-
termasuk mewujudkan biaya pendi- beberapa Anggota Komisi X menge- man, Kemendikbud malah me-
dikan dokter yang lebih terjangkau cam atas karut marutnya UN 2013. nyalahkan perusahaan percetakan
dan belum meratanya jumlah dok- Anggota Komisi X Reni Marlinawati yang gagal dalam memenuhi kon-
ter dan dokter spesialis. bahkan mempertanyakan keabsa- trak kerja, sehingga mengakibatkan
han UN 2013, karena banyak aturan mundurnya jadwal pelaksanaan UN
Kementerian dalam Badan Standar di beberapa daerah.
30 PARLEMENTARIA EDISI 108 TH. XLIII, 2013
