Page 29 - MAJALAH 108
P. 29
Pemerintah Dinilai Lamban
kan, dalam tiga kali undangan Rapat Negara (BAKN) DPR RI dalam telaah-
Kerja Komisi IX DPR RI, pada 18 Feb- annya menemukan adanya penyim- Atasi Persoalan TKI
ruari, 27 Februari, dan 5 Maret 2013, pangan proyek pembangunan sara-
Komisi IX memutuskan memanggil na dan prasarana pabrik vaksin flu Kerusuhan pecah di KJRI Jeddah,
paksa Menteri Negara BUMN terse- burung yang mengakibatkan keru- hal tersebut disebabkan lambannya
but. Pemanggilan Meneg BUMN ini gian negara mencapai 600 miliyar pelayanan pengurusan surat terkait
terkait dengan masalah buruh dan rupiah lebih dari total anggaran Rp kebijakan pemutihan atau amnesti
ketenagakerjaan. 2,4 Triliun. yang diberikan pemerintah Arab
Saudi bagi warga negara asing sejak
Sikap Dahlan Iskan yang dianggap Berkaitan temuan tersebut, 11 Mei hingga 3 Juli 2013.
tidak peduli terhadap nasib buruh Komisi IX DPR RI membentuk Panitia
BUMN ini, membuat Ketua Komisi Kerja (Panja) Pengadaan Sarana Pemerintah dinilai lamban
IX, Ribka Tjiptaning mengajak se- dan Prasarana Pembuatan Vaksin mengatasi persoalan TKI di Arab
jumlah perwakilan buruh melaku- Flu Burung untuk Manusia. Panja Saudi. Loket pengurusan dokumen
kan aksi bersama dan menemui menemukan data yang berbeda hanya dibuka di KBRI Ryadh dan
pimpinan DPR untuk meminta du- antara Kementerian Kesehatan KJRI Jeddah. Akibatnya KJRI Jeddah
kungan Ketua DPR mengenai upaya dan Kementerian Keuangan terkait didatangi para TKI tidak hanya dari
pemanggilan paksa terhadap Men- anggaran pengadaan sarana dan Jeddah, namun dari wilayah lain
teri Negara BUMN tersebut. prasarana pembuatan vaksin flu seperti dari Mekkah, Madinnah,
burung tersebut. Taif, Khamis, Musaid, Najran, Baha,
Komisi IX DPR Optimis Tabuk, dan Jiran. KJRI Jeddah
Data Dirjen Anggaran Kemen-
membuka 12 loket dan hanya
Januari 2014 BPJS terian Keuangan, disebutkan pagu melayani 200 orang per hari.
Kesehatan Dilaksanakan anggaran untuk keperluan bantuan Padahal banyak TKI overstayer yang
untuk PT Bio Farma pada Tahun sebetulnya ingin pulang ke tanah
Komisi IX DPR RI optimis, 1 Januari Anggaran 2008 sebesar Rp 200 M air.
2014 Badan Penyelenggara Jaminan melalui BA 069. Sedangkan data
Sosial (BPJS) Kesehatan dapat dilak- Dirjen Pengendalian Penyakit dan 12 Rekomendasi Panja
sanakan. Walaupun pemberian kar- Penyehatan Lingkungan Kemenkes Outsourching Bagi
tu Jaminan Kesehatan Masyarakat menyatakan anggaran pembangun-
(Jamkesmas) belum menyeluruh, an fasilitas vaksin flu burung pada Meneg BUMN
masih banyak masyarakat yang be- 2008 sebesar Rp 143.
lum mendapatkan kartu kepeser- Sebagai pertanggungjawaban
taan Jamkesmas. Komisi IX Minta Tutup politik Panitia Kerja Outsourch-
Industri Tidak Berijin ing Komisi IX DPR RI untuk menye-
Sebagai persiapan pelaksanaan lesaikan masalah perburuhan di
BPJS Kesehatan, Kementerian Kese- perusahaan-perusahaan BUMN ke-
hatan didesak untuk segera melaku- Kasus penyekapan dan perbuda- pada para pekerja dan keluarganya,
kan verifikasi dan menyelesaikan kan buruh pabrik panci CV. Sinar menetapkan dua belas rekomendasi
permasalahan kepesertaan serta Logam di Desa Lebak Wangin, Ke- pada 25 Oktober 2013.
pendataan Jamkesmas di seluruh camatan Sepatan, Tangerang men-
wilayah Indonesia, serta melaku- jadi perhatian Komisi IX. Pasalnya, Rekomendasi yang salah satunya
kan terobosan dalam sosialisasi, perbudakan yang terjadi di CV Sinar menghapuskan praktek ousourch-
sebagai upaya optimalisasi cakup- Logam diluar batas kemanusiaan ing tersebut, harus dilaksanakan
an pelayanan kesehatan terutama dan kasus ini terjadi dekat dengan dalam waktu lima belas hari ker-
pada masyarakat sangat miskin, Ibukota Negara Indonesia, Jakarta. ja oleh perusahaan-perusahaan
miskin dan rawan miskin lainnya. BUMN, dan apabila diabaikan maka
Disamping itu, Kemenkes diminta Komisi IX DPR RI mendesak Bupati Komisi IX DPR RI merekomendasikan
mempersiapkan fasilitas pelayanan Tangerang untuk mengambil lang- kepada Meneg BUMN untuk mem-
kesehatan di Puskesmas dan mem- kah tegas berupa penutupan terha- berhentikan Direksi BUMN yang ber-
perbanyak jumlah tempat tidur di dap perusahaan, UKM dan industri sangkutan.
RS milik pemerintah. rumah tangga yang tidak memiliki
ijin usaha dan mengeksploitasi pe- Untuk m en gaw al s e lur uh
Panja Vaksin Flu Burung kerja, agar tidak ada lagi kasus per- rekomendasi, Panja membentuk
Temukan Data Berbeda budakan sebagaimana terjadi di CV. Satgas bersama Kemenakertrans
dengan melibatkan perwakilan
Sinar Logam.
Kemenkes dan Kemenkeu Serikat Pekerja Outsourching. (sc)
Foto: Rizka/Parle.
Badan Akuntabilitas Keuangan
PARLEMENTARIA EDISI 108 TH. XLIII, 2013 29