Page 6 - MAJALAH 151

PROLOG

Menata Politik Pencegahan Korupsi

Salah satu kegiatan DPR yang banyak menyita perhatian publik pada tahun 2017 ini adalah
disetujuinya penggunaan hak angket tentang KPK. Pembentukan Pansus Hak Angket
KPK meski menimbulkan pro kontra termasuk uji materi di MK, namun salah satu tugas
konstitusional bidang penyelidikan itu tetap bisa berjalan.

palagi Pansus telah menerima secara konstitusional bahwa kami sebagai memerangi korupsi.
salinan surat berita negara dari Panitia Khusus Hak Angket tentang “Bagi DPR, Angket KPK ini adalah
Apemerintah melalui Perum tugas dan kewenangan KPK secara peluang dan kesempatan yang baik, tidak
Percetakan Negara RI (PRNI).Surat kelembagaan,” kata Misbakhun. hanya dalam pemberantasan korupsi, tapi
bernomor 53 tertanggal Selasa, 4 Juli 2017 Terkait keberadaan Pansus, lewat juga persoalan menata kembali politik
tersebut diterima Pansus Angket KPK. Ketuanya Agun Gunandjar Sudarsa pencegahan dan pemberantasan korupsi,
Anggota Pansus Hak Angket KPK menegaskan, ingin menata kembali politik agar menjadi semakin baik dan jadi milik
Mukhamad Misbakhun menuturkan, pencegahan tehadap tindak pidana korupsi semua pihak, bukan hanya KPK sendiri,”
surat tersebut semakin menguatkan (Tipikor) di Indonesia. Pemeberantasan ucap politisi senior Golkar Dapil Jabar
pembentukan sebagai restu keabsahan korupsi tidak melulu menjadi monopoli tersebut.
pembentukan pansus hak angket KPK. KPK. Institusi kejaksaan dan kepolisian Pansus, kata politisi Golkar itu. bekerja
“Aspek legalitasnya sudah dipenuhi juga perlu disegarkan kembali untuk ikut objektif dengan memanggil semua pihak

6 | PARLEMENTARIA n Edisi : 151 TH. XLVII 2017