Page 7 - MAJALAH 151

yang berkepentingan. Siapa pun dimintai pemahaman yang jelas dan konkrit dari “ingin menata
keterangannya untuk membantu kerja KPK.
Pansus. Agun menepis asumsi bahwa “Kita sampai pada rapat hari ini karena kembali politik
Pansus hanya memanggil kelompok adanya rapat maraton Komisi III, dimana pencegahan terhadap
yang mendukung Pansus. Semua pihak semua fraksi sampai pada kesimpulan untuk tindak pidana korupsi
dipastikan didengar kesaksian, pandangan, mengusulkan penggunaan hak angket.
dan aspirasinya. Yang jelas kepentingan Dilanjutkan rapat bamus, rapat pimpinan (Tipikor) di Indonesia.
penegakan hukum, pemberantasan hingga rapat paripurna ini. Apakah usul Pemberantasan
korupsi, dan keadilan jadi isu utama. menggunakan hak angket dapat disetujui?,” korupsi tidak
“Tak ada tendensi apa pun di balik ujar Fahri disusul pengetokan palu tanda
terbentuknya Pansus KPK. Tidak perlu persetujuan. melulu menjadi
ada yang ditakutkan dari Pansus KPK ini. Sebelumnya Komisi III melakukan monopoli KPK.
Semua berangkat dari visi dan kepentingan Rapat Dengar Pendapat dengan KPK pada Institusi kejaksaan
yang sama dalam memberantas korupsi,” 17-19April 2017. Dalam rapat tersebut,
ujarnya. Untuk itulah, butuh saling secara internal Komisi III mengusulkan dan kepolisian juga
menghargai antar-lembaga negara. Pansus, penggunaan hak angket. Persetujuan ini perlu disegarkan
misalnya, sudah berkunjung ke beberapa kemudian diperkuat dengan usulan secara kembali untuk ikut
lembaga negara untuk membangun resmi sejumlah 25 anggota dari 8 fraksi
semangat dan komitmen saling menghargai yang mengajukan hak angket. memerangi korupsi.”
dalam melaksanakan tugas konstitusional. Anggota Komisi III Taufiqulhadi di
depan Sidang Paripurna membacakan
Wajar Digunakan alasan usulan penggunaan hak angket yang kepada media tertentu,” terangnya.
Rapat Paripurna DPR RI Penutupan mulai bergulir sejak adanya penolakan KPK Pengajuan hak angket ini kata dia,
Masa Sidang IV TS 2016-2017 di untuk membuka rekaman pemeriksaan dilakukan untuk melakukan pendalaman
Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Miryam Haryani dalam kasus E-KTP. atas berbagai permasalahan di atas sehingga
April lalu, menyetujui penggunaan hak “Tidak dapat dipungkiri bahwa kinerja dapat dilakukan evaluasi pelaksanaan tugas
angket terhadap pelaksanaan tugas dan KPK telah mendapatkan penilaian yang dan kewenangan KPK.
kewenangan KPK yang diusulkan oleh baik dari masyarakat. Namun demikian, Dalam perjalanannya Pansus telah
sejumlah anggota Komisi III DPR. hal ini tidaklah berarti bahwa prinsip melakukan beberapa kegiatan selain
Dalam rapat yang dipimpin Wakil transparansi dan akuntabilitas tidak perlu menggelar pertemuan dengan jajaran
Ketua DPR Fahri Hamzah ini diwarnai lagi menjadi perhatian ataupun pengawasan Kejagung, Kepolisian juga mengunjungi LP
sejumlah interupsi hingga aksi walk out dari tidak perlu lagi dilakukan dalam berbagai Sukamiskin serta menghadirkan sejumlah
anggota Fraksi Gerindra yang menolak bentuknya,” ujar politisi dari F-NasDem pakar, dan sejumlah saksi kasus korupsi.
penggunaan hak angket terhadap lembaga itu. Berdasarkan fakta-fakta dan temuan
antirasuah tersebut. Selain itu, ia juga menyampaikan dari Pansus Hak Angket KPK, jelas
Menanggapi interupsi dari sejumlah adanya dugaan ketidakpatuhan yang terdapat adanya berbagai pelanggaran
dewan, Fahri mengatakan hak angket dilakukan oleh KPK dalam tata kelola Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh
adalah hak konstitusional yang wajar anggaran maupun tata kelola dokumentasi, KPK atas nama penegakan hukum
digunakan setelah dilakukan hak bertanya yakni terjadinya pembocoran dokumen pemberantasan tindak pidana korupsi.
di dalam AKD masing-masing. dalam proses hukum. Seperti Berita Kewenangan penindakan dan pencegahan
Ia mengatakan, ini hanyalah ekstensi Acara Pemeriksaan (BAP), Surat Perintah yang dimiliki oleh KPK dalam satu institusi
penggunaan hak konstitusional yang Penyidikan (Sprindik), dan Surat Cegah- justru telah menyandera institusi KPK
diberikan undang-undang. Apabila Tangkal. itu sendiri, sebab upaya penindakan yang
dilakukan seperti proses biasa yakni “Selanjutnya juga terdapat dugaan dilakukan tidak sejalan dengan praktik
pengawasan melalui komisi maka tidak ketidakcermatan dan ketidakhati-hatian korupsi yang semakin meningkat dengan
akan mendapatkan informasi yang dalam penyampaian keterangan dalam jumlah kerugian keuangan negara yang
komprehensif. Menurut Fahri, pengusulan proses hukum maupun komunikasi publik, cukup besar. n(tim)
hak angket ini semata untuk mendapatkan termasuk dugaan pembocoran informasi

Edisi : 151 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 7