Page 8 - MAJALAH 151

LAPORAN UTAMA

Agun Gunandjar Sudarsa

Pemberantasan Korupsi Bukan Monopoli KPK

Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK-DPR RI sangat terbuka menampung semua aspirasi
publik, baik yang pro maupun kontra terhadap KPK. Inilah kesempatan bagi siapa pun untuk
mengadu, karena Pansus menyediakan waktu dan ruang seluas-luasnya untuk menyampaikan
aspirasi menyangkut kinerja KPK selama ini.

arlementaria menghimpun juga persoalan menata kembali politik Pansus, misalnya, sudah berkunjung
pandangan dan komentar Ketua pencegahan dan pemberantasan korupsi, ke beberapa lembaga negara untuk
PPansus Hak Angket KPK Agun agar menjadi semakin baik dan jadi milik membangun semangat dan komitmen
Gunandjar Sudarsa dalam berbagai semua pihak, bukan hanya KPK sendiri,” saling menghargai dalam melaksanakan
kesempatan saat memimpin dan ucap Agun saat memimpin rapat Pansus tugas konstitusional.
mengahadiri rapat-rapat Pansus di DPR beberapa waktu lalu. Secara konstitusional, sambung Agun,
RI. Pansus ingin mengungkap apa adanya Pansus, kata politisi Golkar itu. bekerja semua lembaga negara wajib menjalankan
semua temuan menyangkut KPK. Bahkan, objektif dengan memanggil semua pihak tugas negara untuk mencapai tujuan
Pansus berdialog dengan kelompok yang berkepentingan. Siapa pun dimintai negara, yaitu melindungi bangsa Indonesia,
masyarakat yang mengapresiasi KPK keterangannya untuk membantu kerja memajukan kesejahteraan umum,
dan yang mencibir KPK. Dua kelompok Pansus. Agun menepis asumsi bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa, serta
berseberangan diberi kesempatan yang Pansus hanya memanggil kelompok ikut melaksanakan ketertiban dunia. “Jadi
sama. yang mendukung Pansus. Semua pihak kami ada pada semangat itu, yang semata-
Keberadaan Pansus, ditegaskan Agun, dipastikan didengar kesaksian, pandangan, mata hanya ingin menjalin, membangun,
ingin menata kembali politik pencegahan dan aspirasinya. Yang jelas kepentingan dan memberikan contoh kepada seluruh
tehadap tindak pidana korupsi (Tipikor) di penegakan hukum, pemberantasan lembaga negara untuk menata ke depan
Indonesia. Pemeberantasan korupsi tidak korupsi, dan keadilan jadi isu utama. yang lebih baik,” paparnya.
melulu menjadi monopoli KPK. Institusi “Tak ada tendensi apa pun di balik Dalam konteks tersebut, adalah tugas
kejaksaan dan kepolisian juga perlu terbentuknya Pansus KPK. Tidak perlu konstitusional DPR yang memiliki fungsi
disegarkan kembali untuk ikut memerangi ada yang ditakutkan dari Pansus KPK ini. pengawasan untuk mengawasi kinerja
korupsi. Semua berangkat dari visi dan kepentingan eksekutif, termasuk KPK. DPR berhak
“Bagi DPR, Angket KPK ini adalah yang sama dalam memberantas korupsi,” mengawasi apa yang terjadi dengan
peluang dan kesempatan yang baik, tidak ujarnya. Untuk itulah, butuh saling lembaga KPK. Semua kewenangan yang
hanya dalam pemberantasan korupsi, tapi menghargai antar-lembaga negara. dimiliki KPK jadi objek pengawasan DPR.
“Bagaimana tugas koordinasi, supervisi,
penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
Itulah yang kami dalami. Dan ternyata,
kami menemukan banyak hal yang perlu
ditindaklanjuti. Diantaranya keberadaan
SDM di KPK,” ungkap politisi dapil Jawa
Barat X itu.
Untuk soal SDM, Pansus mendalami
pandangan Menpan soal UU Aparatur
Sipil Negara. Sementara menyangkut UU
foto: Arief/iw Nomor 19/2016 tentang ITE, Pansus
mendalami hak sadap yang dimiliki
Konferensi pers Tim Pansus Hak Angket KPK bersama Pimpinan BPK, dilanjutkan penyerahan LHP KPK. Pansus ingin tahu, apakah selama
KPK 10 Tahun kepada Pansus KPK. ini penyadapan yang dilakukan KPK

8 | PARLEMENTARIA n Edisi : 151 TH. XLVII 2017