Page 11 - MAJALAH 151

menyampaikan, ada dugaan dasar hukum Hak Angket KPK ini,
ketidakpatuhan yang dilakukan Taufiq mengutip pandangan pakar
“Terdapat dugaan
KPK dalam tata kelola anggaran hukum tata negara Yusril Ihza
ketidakcermatan dan maupun tata kelola dokumentasi. Ia Mahendra saat dihadirkan ke rapat
menyebutkan, banyak pembocoran Pansus.
ketidakhati-hatian dokumen dalam proses penyidikan, Karena KPK dibentuk dengan
dalam penyampaian seperti Berita Acara Pemeriksaan UU, maka untuk mengawasi
(BAP), Surat Perintah Penyidikan pelaksanaan UU itu, DPR dapat
keterangan proses (Sprindik), dan Surat Cegah-Tangkal. melakukan angket terhadap KPK.

penyidikan maupun Semua surat ini sifatnya sangat Pasal 79 Ayat (3) UU No.17/2014
rahasia. Tapi, begitu mudah bocor. tentang MD3 menyebutkan:
komunikasi publik, Inilah yang perlu diselidiki Pansus. “Hak angket sebagaimana

termasuk dugaan “Terdapat dugaan dimaksud pada ayat (1) huruf b
ketidakcermatan dan ketidakhati- adalah hak DPR untuk melakukan
pembocoran hatian dalam penyampaian penyelidikan terhadap pelaksanaan
keterangan proses penyidikan suatu undang-undang dan/atau
informasi kepada
maupun komunikasi publik, kebijakan Pemerintah yang berkaitan
media tertentu,” termasuk dugaan pembocoran dengan hal penting, strategis, dan
informasi kepada media tertentu,” berdampak luas pada kehidupan
ungkap Taufiq. ungkap Taufiq. Penggunaan Hak bermasyarakat, berbangsa, dan
Penggunaan Hak Angket KPK menjadi urgen untuk bernegara yang diduga bertentangan
mendalami berbagai permasalahan dengan peraturan perundang-
Angket KPK menjadi tersebut. Evaluasi pelaksanaan tugas undangan”.
urgen untuk dan kewenangan KPK pun sangat Dengan mendapat pandangan
terbuka dilakukan DPR. hukum dari Yusril, pihaknya mengaku
mendalami berbagai Dijelaskan Taufiq, dalam tak ragu lagi dengan keberadaan

permasalahan melaksanakan tugasnya, Pansus Pansus ini. “Sekarang saya anggap
Angket KPK memfokuskan pada tidak ada lagi keragu-raguan dengan
tersebut. Evaluasi empat aspek, yaitu pelaksanaan tugas pendapat Prof Yusril,” kilahnya
dan wewenang KPK, kelembagaan, kepada pers usai mendengar
pelaksanaan tugas
pengelolaan sumber daya manusia, pandangan Yusril beberapa waktu
dan kewenangan KPK dan pengelolaan anggaran. Mengenai lalu. n(dep)

pun sangat terbuka

dilakukan DPR.

MD3, dapat dilakukan pendalaman
terhadap berbagai permasalahan
di KPK. Memang tidak dapat
dipungkiri bahwa kinerja KPK telah
mendapatkan penilaian yang baik dari
masyarakat. Namun, tidak berarti
segala bentuk prinsip transparansi
dan akuntabilitas tidak perlu lagi
menjadi perhatian dan pengawasan,”
ucap Taufiq. foto : Iwan/iw
Politisi Nasdem itu Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Taufiqulhadi

Edisi : 151 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 11