Page 12 - MAJALAH 151

LAPORAN UTAMA

Yusril Ihza Mahendra

DPR Dapat Lakukan Angket Terhadap KPK

Setiap lembaga negara yang dibentuk oleh undang-undang (UU) harus mendapat pengawasan.
Dan DPR sebagai pemilik fungsi legislasi berhak mengawasi lembaga tersebut. Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah salah satu lembaga negara tersebut yang harus diawasi

DPR RI.

iang itu, pakar hukum tata menyatakan KPK tidak bisa Angket KPK di DPR. Pandangan
negara Yusril Ihza Mahendra diawasi oleh DPR, maka Yusril hukumnya meyakinkan Pimpinan
S jadi perhatian media massa berpandangan sebaliknya. KPK dan para anggota Pansus.
di ruang Pansus Angket. Pimpinan tetap bisa diawasi DPR dengan KPK bukan lembaga yudikatif
dan para anggota Pansus hadir membentuk Pansus Hak Angket atau legislatif, tapi bagian dari
untuk menyimak pandangan ini. KPK sendiri secara institusi eksekutif. Inilah poin penting
hukum Yusril. Kehadiran Yusril ke menolak hadir ke Pansus, karena dalam memandang lembaga
Pansus untuk menjelaskan seputar menilai Pansus tidak berhak antirasuah tersebut.
kontroversi hukum, apakah KPK memanggilnya untuk dimintai Hari itu, Pansus menanyakan
termasuk objek pengawasan DPR keterangan. tiga isu krusial menyangkut hak
lewat Pansus Hak Angket. Pakar Hukum Tata Negara angket. Petama, keberadaan hak
Sebelumnya, Pansus juga telah Yusril Ihza Mehendra akhirnya angket dalam undang-undang
mengundang Mahfud MD sebagai hadir memberi pandangan hukum ketatanegaraan. Kedua, bagaimana
ahli hukum tata negara. Dua pakar atas undangan Pansus Hak posisi Pansus hak angket ini dalam
hukum ini berbeda pandangan sistem ketatanegaraan bila ingin
secara diametral. Bila Mahfud menjalankan fungis penyelidikan
dan penyidikan terhadap KPK.
Ketiga, bagaimana latar sejarah
pembentukan KPK.
Yusril menjadi urgen diundang
ke Pansus, lantaran saat UU
No.30/2002 tentang KPK
disahkan, ia menjabat sebagai
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi
Manusia. Juli lalu, di hadapan

foto: Iwan /iw
Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra

12 | PARLEMENTARIA n Edisi : 151 TH. XLVII 2017