Page 10 - MAJALAH 151
P. 10
LAPORAN UTAMA
Teuku Taufiqulhadi
Evaluasi Tugas dan Kewenangan KPK
Berawal dari usulan Komisi III DPR RI, lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu
dievaluasi tugas dan kewenangannya. Audit keuangan dan kelembagaan juga jadi keniscayaan
yang harus dilakukan.
ebagai lembaga yang memiliki Pansus, karena KPK adalah lembaga beberapa waktu lalu. Hak angket
hak pengawasan, DPR berhak penegak hukum pembantu Presiden. adalah hak konstitusional legislatif
Smengawasi mitra kerjanya. Pansus sudah menerima salinan sebagai tindak lanjut dari hasil
Kontroversi terjadi ketika DPR surat Berita Negara dari pemerintah pendalaman sebelumnya di
membentuk Pansus Hak Angket melalui Perum Percetakan Negara komisi-komisi. Ada isu penting
KPK yang salah satu tugasnya RI bernomor 53 tanggal 4 Juli 2017. penyimpangan yang dilakukan KPK,
menyelidiki penyimpangan yang Surat tersebut semakin menguatkan sehingga DPR perlu membentuk
dilakukan para komisioner maupun eksistensi Pansus. Pansus Hak Angket.
penyidik KPK. Usulan membentuk Parlementaria mereview kembali Bila hanya didalami lewat
Pansus Hak Angket sudah disahkan pandangan Wakil Ketua Pansus Hak pengawasan biasa di komisi,
di Rapat Paripurna DPR RI, bahkan Angket KPK Teuku Taufiqulhadi tak ada informasi peting dan
sudah masuk Berita Negara. dalam berbagai kesempatan saat komprehensif yang didapat.
KPK jadi objek pengawasan mengikuti rapat-rapat Pansus “Berdasarkan Konstitusi dan UU
foto : Andri/iw
Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Taufiqulhadi
10 | PARLEMENTARIA n Edisi : 151 TH. XLVII 2017
