Page 13 - MAJALAH 151

rapat Pansus, Yusril menegaskan, kepada TNI lewat Kopkamtib.
posisi dirinya yang tak berada “Tugas penyelidikan, Dalam perjalanannya,
di pihak yang mendukung atau Kopkamtib banyak dikritik dan
menolak keberadaan Pansus. Dia penyidikan, dan menimbulkan sejumlah insiden.
pun berupaya tidak larut dalam penuntutan adalah “Lalu Kopkamtib diakhiri sendiri
perdebatan politik. Mantan oleh Soeharto,” ungkap Yusril,
Mensesneg ini juga ingin lebih tugas eksekutif. seraya menambahkan, “Yang jelas,
netral dan independen dalam Bukan tugas legislatif lembaga yang dibentuk dalam
mengemukakan pandangannya di keadaan serius, darurat, kemudian
tengah kontroversi yang terjadi. atau yudikatif. diberi kewenangan luar biasa,
Menurut Yusril, DPR berhak Timbul pertanyaan maka sifatnya tidak permanen.
melaksanakan hak angket terhadap Itu jika dilihat dari sistem
KPK, sebab KPK adalah bagian dapatkah DPR secara ketatanegaraan.”
dari ekesekutif yang bertugas konstitusional Dari sisi historis, Yusril
melaksanakan UU. KPK juga tidak menjelaskan, hak angket parlemen
masuk kategori lembaga yudikatif, melakukan angket sudah dipraktikkan sejak dulu.
lantaran bukan lembaga peradilan ke KPK? Saya jawab, Bahkan, sejak awal berdirinya
yang berugas memeriksa, Komite Nasional Indonesia Pusat
mengadili, dan memutus suatu karena KPK dibentuk (KNIP). Hak angket kembali
perkara. Bahkan, KPK juga dengan undang- diberikan kepada DPR Sementara
bukan lembaga legislatif, karena 1950 dan sempat dimasukkan di
tidak memproduksi perundang- undang, maka UU No.7/1954, sebelum akhirnya
undangan. untuk mengawasi diberlakukan melalui UU MD3.
“Tugas penyelidikan, “Angket bukan sesuatu yang
penyidikan, dan penuntutan pelaksanaan UU itu, baru. Jadi, sudah dijalankan di
adalah tugas eksekutif. Bukan DPR dapat melakukan sistem parlementer. Angket itu
tugas legislatif atau yudikatif. melekat di DPR. Ketika lahir UU
Timbul pertanyaan dapatkah DPR angket terhadap KPK,” MD3, maka pasal angket yang
secara konstitusional melakukan diatur di UU No.7/1954 diadopsi
angket ke KPK? Saya jawab, di dalamnya karena dianggap
karena KPK dibentuk dengan sesuai dengan sistem presidensial
undang-undang, maka untuk Polri yang dulu masih ada di DPR, setelah amandemen UUD 1945,”
mengawasi pelaksanaan UU itu, sudah memprediksi terjadinya jelas Yusril.
DPR dapat melakukan angket masalah itu. Inilah pandangan Yusril yang
terhadap KPK,” tegas Yusril. KPK, memang, diberikan sangat legal-konstitusional. Tarik
Kewenangan penyelidikan kewenangan luar biasa oleh menarik kewenangan harusnya
DPR melalui angket adalah pemerintah dan DPR saat awal bisa segera diakhiri dengan
untuk menyelidiki efektivitas pembentukannya. Namun, dia pandangan hukum ini. Betul apa
pelaksanaan UU. Ini sejalan mengingatkan bahwa lembaga yang disampaikan Yusril bahwa
dengan ketentuan dalam Pasal 203, yang punya kewenangan luar KPK bagian dari eksekutif
204, dan 205 UU MD3. Yusril juga biasa, tidak bisa permanen. Yusril seperti juga kejaksaan. KPK
mengungkapkan, sejak ada amanat mencontohkan, di era Soeharto, tak bisa berlindung lagi di balik
untuk membentuk KPK, sudah ada ada lembaga Komando Pemulihan cap lembaganya yang superbodi
pandangan yang mengkhawatirkan Keamanan dan Ketertiban seakan tak tersentuh pengawasan.
tumpang tindihnya lembaga (Kopkamtib). Saat itu, pemulihan Pansus Hak Angket KPK
itu dengan lembaga penegakan keamanan dan ketertiban sangat konstitusional. Bahkan,
hukum lainnya, seperti Polri dan merupakan tugas Polri. Namun, pembentukan Pansus ini sudah
Kejaksaan Agung. Fraksi TNI/ presiden memberikan kewenangan ada dalam Berita Negara. n(eko)

Edisi : 151 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 13