Page 18 - MAJALAH 151

| SUMBANG SARAN

POLITIK HUKUM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Kejahatan tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang dapat merusak kehidupan
berbangsa dan bernegara dalam berbagai aspek mulai dari ekonomi, budaya, politik,
penegakan hukum, dan struktur sosial, sehingga diperlukan adanya upaya pemberantasan
tindak pidana korupsi yang efektif dan efisien.

dengan fakta bahwa tren kasus korupsi di Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Indonesia semakin meningkat. Berdasarkan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Hasil penelitian Laboratorium Ilmu Korupsi (UU KPK) menyebutkan bahwa
Ekonomi, Departemen Ilmu Ekonomi, peran KPK sebagai Trigger Mechanism
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas yang berarti mendorong agar upaya
Gadjah Mada, jika dikalkulasikan sejak pemberantasan korupsi oleh lembaga-
tahun 2001 hingga 2015, kasus korupsi lembaga yang telah ada menjadi lebih
yang telah diputus oleh Mahkamah Agung efektif dan efisien. KPK sebagai lembaga
pada tingkat kasasi maupun peninjauan yang khusus dibentuk untuk menangani
kembali mencapai 2.321 kasus dengan masalah korupsi, memiliki hampir seluruh
enanganan Korupsi di Indonesia jumlah koruptor yang dihukum mencapai kewenangan yang dimiliki oleh aparat
sebagai akibat dari budaya yang 3.109. Jumlah tersebut meningkat secara penegak hukum dalam sistim peradilan
Pkoruptif selama ini dengan langkah- signifikan jika dibandingkan dengan data pidana dimana semua kewenangan tersebut
langkah yang represif melalui upaya periode tahun 2001 hingga 2009 yang dilakukan secara bersama-sama. Berdasarkan
penindakan sebenarnya hanya merupakan berjumlah 549 kasus korupsi dengan 831 UU KPK memiliki tugas yaitu: koordinasi
upaya mematikan akibat dari budaya yang terpidana. Dari jenis korupsi yang ditangani dengan instansi berwenang melakukan
koruptif tersebut, tetapi tidak ditujukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pemberantasan tindak pidana korupsi,
untuk menghapuskan penyebab terjadinya modus korupsi mencapai 242 atau sekitar 48 supervisi terhadap instansi yang berwenang
korupsi. Politik hukum pemberantasan persen pada tahun 2015. melakukan pemberantasan tindak pidana
2
tindak pidana korupsi dengan melakukan Pada dasarnya KPK dilahirkan karena korupsi, penyelidikan, penyidikan dan
upaya penindakan dan penghukuman pada saat itu terjadi turunnya kepercayaan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi,
sebagai alat untuk memerangi korupsi masyarakat terhadap penegakan hukum tindakan-tindakan pencegahan tindak
ternyata tidak berhasil sesuai dengan di Indonesia termasuk ketidakpercayaan pidana korupsi dan monitoring terhadap
harapan pembentuk undang-undang kepada aparat penegak hukum yaitu penyelenggaraan pemerintahan negara.
dan masyarakat/publik. Oleh karena itu Kepolisian dan Kejaksaan. Oleh karenanya Tugas-tugas tersebut merupakan tugas-tugas
pentingnya upaya pencegahan korupsi agar KPK diperankan sebagai institusi terdepan yang tidak dapat dilepaskan satu sama lain
tidak terjadi. dalam melakukan pemberantasan tindak sebagai suatu sistem pemberantasan tindak
Secara global, indeks persepsi korupsi pidana korupsi. Terlebih pada masa itu pidana korupsi.
di Indonesia dapat dikatakan trennya telah sedang terjadi tren pembentukan komisi- Berdasarkan keterangan yang
menurun. Berdasarkan data dari Transparency komisi untuk masing-masing institusi yang disampaikan oleh Pelaksanan tugas sementara
International Indonesia (TII) menyatakan menjadi subsistem dalam sistim peradilan Ketua KPK Tumpak Hatorangan pada
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (CPI) pidana. Di dalam Penjelasan Undang- Tahun 2009, KPK akan mengutamakan
3
pada 2016 naik satu poin sebesar 37 dari upaya represif dalam bentuk penindakan
http://news.liputan6.com/
Lihat,
angka tertinggi 100, tetapi secara global 2 read/2477341/kasus-korupsi-di-indonesia- tindak pidana korupsi, penindakan harus
posisi Indonesia masih berada di urutan ke 3 menggila. Diakses tanggal 8 Agustus 2017. lebih mengkemuka sebagai “shock therapy”

Lihat Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar,
90. Namun demikian penurunan indeks Syarul Fadillah, Stretegi Pencegahan dan 4 . Data terbaru menunjukkan fungsi
1
Penegakan Hukum TIndak Pidana Korupsi,
persepsi korupsi tersebut tidak sejalan Bandung: Refika Aditama, 2008 hal 125, penindakan yang dilakukan KPK sepanjang
sebagaimana dikutip oleh Marfuatul Latifa,
Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi 4 Lihat, http://nasional.
oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana republika.co.id/berita/breaking-news/
1 Lihat, http://www.bbc.com/indonesia/ Korupsi, dalam buku Pencegahan Tindak nasional/09/12/10/94835-tumpak-kpk-akan-
indonesia-38734494. Diakses tanggal 8 Agustus Pidana Korupsi, Disunting oleh Indah Harlina, kedepankan-tindakan-represif. Diakses
2017. P3DI Setjen DPR RI, Jakarta 2013, hal 119. tanggal 8 Agustus 2017.
18 | PARLEMENTARIA n Edisi : 151 TH. XLVII 2017