Page 19 - MAJALAH 151

tahun 2016 telah melakukan operasi tangkap supervisi, koordinasi, dan monitoring penindakan atas tindak pidana korupsi
tangan sebanyak 15 kali. Dari rata-rata 60-70 terhadap lembaga-lembaga penegak hukum dilakukan oleh aparat penegak hukum lain
kasus per tahun KPK meningkatkan target lain seperti Kepolisian dan Kejaksaan . 7 yang sejak awal memiliki kewenangan atas
menjadi 100 kasus per tahun. Untuk tahun Fakta lain yang berhasil digali oleh penindakan tindak pidana korupsi yaitu
2017, KPK menargetkan sekitar 200 kasus Pansus Hak Angket KPK adalah Dari Kepolisian dan Kejaksaan.
per tahun. Fakta tersebut menunjukkan hasil wawancara Pansus Hak Angket Data kenaikan kasus korupsi beserta
5
bahwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK dengan warga binaan di LP temuan Pansus Hak Angket KPK yang
yang dilakukan oleh KPK terus meningkat Cipinang pun terungkap bahwa dalam mengindikasikan adanya kegagalan strategi
8
dan mengutamakan tindakan represif dari melakukan pemeriksaan, para penyidik dan kinerja KPK dalam melakukan
pada pencegahan. Di lain sisi, selama ini KPK selalu berusaha mengintimidasi pemberantasan tindak pidana korupsi
dalam pola pikir masyarakat, KPK sebagai para saksi, baik dengan cara dipaksa saat ini adalah suatu momentum untuk
institusi terdepan yang dibuat oleh bangsa ini mengaku terhadap hal yang tidak betul, mengubah dan menetapkan politik hukum
untuk memberantas tindak pidana korupsi intimidasi tidak memperbolehkan adanya pemberantasan tindak pidana korupsi
dipandang telah berhasil memberantas penasehat hukum untuk mendampingi, yang efektif di masa yang akan datang.
tindak pidana korupsi dengan melakukan ataupun dengan cara memberikan iming- Pemberantasan tindak pidana korupsi
berbagai operasi tangkap tangan yang iming sebagai Justice Collaborator yang idealnya harus mengandung 2 (dua)
disebarkan secara luas oleh media. Apakah seharusnya menjadi kewenangan Hakim unsur yaitu penindakan dan pencegahan.
politik hukum dengan penangkapan- untuk memberikannya. Selain itu juga Dua unsur tersebut harus diusahakan
penangkapan secara represif seperti ini yang ditemukan penyadapan-penyadapan yang agar dapat berjalan seiring dan saling
akan terus diterapkan kepada bangsa ini dilakukan secara sembarangan tanpa ada melengkapi sebagai suatu sistem dengan
untuk memberantas tindak pidana korupsi? pihak yang mengawasi yang jelas-jelas memetakan permasalahan korupsi secara
Berdasarkan hasil temuan-temuan melanggar hak asasi manusia orang lain. seksama dan dicari akar permasalahannya
dari Pansus Hak Angket KPK yang saat Pandangan para pakar hukum tata Negara kemudian untuk kemudian dirumuskan
ini telah berjalan, terdapat fakta-fakta (Romli Atmasasmita, Solehudin, dan konsepsi pencegahannya. Keberadaan
yang menunjukan publik bahwa langkah- Yusril Ihza Mahendra) pun memberikan Hak Angket Pansus KPK yang dibentuk
9
langkah pemberantasan tindak pidana pandangan yang senada yang pada intinya oleh DPR dalam sistem ketatanegaraan
korupsi yang dilaksanakan oleh KPK berpandangan bahwa KPK selama ini lebih Indonesia merupakan salah satu bentuk
tidak berjalan dengan baik sesuai dengan responsif terhadap fungsi penanganan dan manifestasi dari prinsip kedaulatan rakyat
tujuan pembentukannya dan cenderung penindakan daripada pencegahan. yang dilaksanakan oleh DPR. Di sinilah
menggangu sistem peradilan pidana yang Berdasarkan fakta-fakta dan temuan dari kehadiran DPR sebagai lembaga yang
telah ada. Beberapa temuan/fakta penting Pansus Hak Angket KPK tersebut telah jelas mewakili dan mewujudkan kedaulatan
yang berhasil diperoleh dan diungkap oleh terdapat adanya berbagai pelanggaran Hak rakyat merupakan hal yang mutlak,
Pansus Hak Angket KPK diantaranya: (1) Asasi Manusia yang dilakukan oleh KPK atas terutama dalam pembuatan kebijakan
Dalam rapat dengar pendapat umum Pansus nama penegakan hukum pemberantasan umum serta pengawasan pelaksanaan
Angket KPK dengan saksi Yulianis, Mochtar tindak pidana korupsi. Kewenangan pemerintahan agar sesuai dengan
Effendy, dan Panji Tiryasa , terungkap penindakan dan pencegahan yang dimiliki kehendak rakyat. Dari sisi legislasi, DPR
6
bahwa KPK mengetahui dengan jelas akan oleh KPK dalam satu institusi justru telah memiliki kewenangan di bidang legislasi
adanya tindak pidana korupsi karena telah menyandera institusi KPK itu sendiri, dan pengawasan. Untuk itu diharapkan
melakukan penyadapan dan mengumpulkan sebab upaya penindakan yang dilakukan DPR segera membuat dan mengevaluasi
sejumlah bukti sejak lama tetapi KPK tetap tidak sejalan dengan praktik korupsi yang peraturan perundang-undangan tentang
melakukan operasi tangkap tangan bahkan semakin meningkat dengan jumlah kerugian tindak pidana korupsi, dan melakukan
dengan melakukan cara-cara kotor seperti keuangan negara yang cukup besar. KPK harmonisasi secara menyeluruh terhadap
penjebakan, bukti dan kesaksian bohong sebaiknya lebih memfokuskan pada fungsi peraturan perundang-undangan tindak
dibawah ancaman-ancaman dan kekerasan. pencegahan, dan membiarkan fungsi pidana korupsi, khususnya mengevaluasi
Selain itu KPK tidak melaksanakan fungsi 7 Catatan berdasarkan RDPU Pansus kembali fungsi tugas dan wewenang
Hak Angket KPK 12 Juli 2017, dan 13 Juli 2017,
5 Lihat, http://www.hetanews.com/ DPR RI. KPK agar lebih efektif dengan lebih
article/75254/kaleidoskop-2016-operasi- 8 Catatan berdasarkan ungkapan mengedepankan fungsi pencegahan. n
tangkap-tangan-terbanyak-sepanjang- Anggota Pansus Hak Angket KPK dalam
sejarah-kpk. Diakses tanggal 8 Agustus 2017. Indonesia Lawyers Club Juli 2017.
6 Catatan berdasarkan RDPU Pansus Hak 9 Catatan berdasarkan RDPU Pansus
Angket KPK 24 Juli 2017 dan 25 Juli 2017, DPR RI. Hak Angket KPK 10 Juli 2017, dan 12 Juli 2017.
Edisi : 151 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 19