Page 23 - MAJALAH 151

karena si anak tentunya masih bingung transparan dan obyektif, tapi tentunya diberlakukan untuk seluruh Indonesia,
dengan sistem yang baru dilaksanakan ini membutuhkan proses. muncullah berbagai masalah,” ketus
pada tahun 2017 ini. “Jadi secara konsep PPDB dengan Meli, panggilan akrab Sri Meliyana.
“Hal ini sebetulnya tidak akan sistem daring harus kita lanjutkan. Pertama, jelas Meli, sosialisasi
terjadi kalau sosialisasi dilakukan Tetapi sosialisasi dan kehandalan mengenai kebijakan ini masih sangat
dengan baik oleh Kementerian sistem daring yang dibangun, ini kurang. Sehingga orangtua yang
Pendidikan dan Kebudayaan, menjadi pekerjaaan rumah tersendiri. mendaftarkan anaknya untuk sekolah
pemerintah daerah maupun Dinas Kami menemukan keluhan dari pun masih dibingungkan. Sistem
Pendidikan. Masyarakat tidak masyarakat sulitnya masuk ke situs zonasi yang diterapkan karena untuk
mendapat informasi yang utuh, PPDB, atau karena kesalahan teknis menghindari sekolah favorit baru
sehingga mereka bingung, dan di sistemnya. Termasuk ada nama dapat dihindari ketika semua standar
akhirnya ada protes di sana sini,” yang tiba-tiba menghilang atau data pendidikan di seluruh Indonesia sama.
analisa politisi F-Hanura itu. menjadi salah. Ini yang dimaksud “Jadi apakah dalam beberapa
Padahal menurut Dadang, dengan kehandalan sistem yang waktu lalu, pemerintah sudah
pemerintah daerah-lah yang tentunya harus kita perbaiki,” papar menyamakan standar maupun
sebenarnya diberi kewenangan untuk politisi asal dapil Jawa Barat itu. kualitas sekolah, sehingga tidak ada
mengatur zonasi secara teknis. Namun lagi sebutan sekolah favorit? Tujuan
dapat dipahami bahwa sosialisasi Minim Sosialisasi zonasi utamanya untuk membuang
kebijakan baru itu tidak mudah. Minimnya sosialisasi dalam istilah sekolah favorit. Membuangnya
Tetapi secara substantif, menurut pelaksanaan PPDB daring juga menjadi dengan cara meningkatkan peringkat
Dadang, gagasan yang dilakukan oleh sorotan anggota Komisi X DPR Sri sekolah menjadi sama. Jika zonasi
Kemendikbud ditujukan ke arah yang Meliyana. Menurutnya, terkadang diberlakukan saat ini, belum kena
lebih baik. pemerintah menelurkan kebijakan benang merahnya dengan tujuan
Terkait hal teknis, Dadang melihat tanpa didahului persiapan yang utamanya,” tegas Meli.
PPDB dengan sistem online atau daring matang. Sehingga, ketika diterapkan, Kedua, kata politisi F-Gerindra
tentu merupakan hal yang baru bagi justru malah menimbulkan kegaduhan itu lebih lanjut, terkait penerapan
masyarakat. Menurutnya, perlu adanya dan protes dari masyarakat. menggunakan sistem daring,
sosialisasi dan kesiapan masyarakat. “Kebijakan dikeluarkan menurutnya harus dilihat kesiapan
Sulitnya mengakses internet dan mendahului kesiapan. Permendikbud daerah. Menurutnya, untuk diterapkan
belum terbiasanya masyarakat dengan Nomor 17 Tahun 2017 ini baru di kota-kota besar, mungkin bisa
teknologi informasi, sekali dikeluarkan, namun dikatakan tidak menemui masalah,
tentunya menjadi dilaksanakan dengan dua karena memiliki kesiapan dalam hal
masalah tersendiri. permasalahan, yakni zonasi server, koneksi internet, maupun
Padahal sistem daring dan daring. Ironisnya listrik. Namun di daerah, banyak yang
ditujukan agar PPDB harus dilaksanakan di tidak memiliki akses internet dan
berlangsung secara semua sekolah negeri. listrik. Belum lagi, di daerah-daerah,
T api k e t i k a penyelenggara dan pendaftar belum
sama-sama mengerti mengenai sistem
ini.
“Saya yakin sistem ini belum siap.
Kalau belum siap, ya jadi gaduh di
masyarakat. Kalau sudah gaduh, maka
akan terjadi penolakan. Namun ketika
peluncuran tak ada permasalahan,
maka tak akan ada penolakan. Ketika
tidak siap, semua menjadi korban,”
kritisi politisi asal dapil Sumatera
Selatan itu. n(sf)

Edisi : 151 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 23