Page 27 - MAJALAH 151
P. 27
masih lambat dan lemahnya
perekonomian dunia. Serta berharap
perekonomian Indonesia di akhir
2017 lebih baik dari tahun 2016.
Fraksi PAN memberi catatan
antara lain meminta pemerintah
untuk meningkatkan anggaran
untuk program keluarga harapan
(PKH). Namun demikian, data
dan informasi kemiskinan terpadu
perlu disusun secara transparan dan
diperbaharui secara rutin, khususnya
pemerintah daerah.
Fraksi PKB secara khusus
memandang rencana penerapan foto : Andri/iw
pagu DAU Nasional yang bersifat
tidak final mengikuti dinamika Badan Anggaran DPR RI menyetujui APBN-P 2017 untuk kemudian dibawa ke tingkat Rapat Paripurna.
PDN Neto dapat meningkatkan
kualitas belanja negara. namun, lebih mengutamakan pembiayaan pertumbuhan ekonomi yang
hal itu perlu disikapi bahwa jangan belanja modal dan aset negara tidak berkelanjutan dan berkeadilan,
sampai pemerintah daerah hanya digunakan untuk belanja konsumtif. mendukung kegiatan produktif guna
bergantung pada dana perimbangan, Fraksi Partai Hanura meningkatkan kapasitas produksi
sehingga kemandirian dan kapasitas berpendapat meningkatnya defisit dan daya saing, serta diikuti dengan
pembangunan menjadi terbatas. sebagai dampak dari terjadinya pengelolaan kebijakan fiskal yang
Fraksi PKS mendesak penggunaan belanja yang kurang sehat dan berkesinambungan melalui
pemerintah terkait kejelasan diperhitungkan dalam perencanaan pengendalian defisit dalam batas
program penghematan belanja, anggaran. Seharusnya pemerintah aman, pengendalian rasio utang
dimana jangan sampai belanja yang dalam mengelola anggaran lebih terhadap PDB dan pengendalian
hanya dikurangi justru belanja memperhatikan kondisi keuangan keseimbangan premier,” jelas Azis.
yang dapat mendorong daya beli negara dalam memperhitungkan Azis Syamsuddin menjelaskan
masyarakat. F-PKS pun menyatakan penerimaan dan ketersediaan bahwa upaya pemerintah untuk
menerima dengan catatan (minderheid anggaran. membiayai defisit APBN-P 2017
nota) hasil pembahasan RUU sebesar Rp 397.235,8 miliar akan
APBN-P 2017. Defisit Anggaran bersumber dari pembiayaan utang
Fraksi PPP mengapresiasi Berdasarkan perhitungan sebesar Rp 461.343,6 miliar,
pemerintah yang telah pendapatan negara sebesar Rp pembiayaan investasi sebesar negatif
mengalokasikan tunggakan 1.736.060,1 miliar dan belanja Rp 59.733,8 miliar, pemberian
tunjangan profesi guru (TPG) negara sebesar Rp 2.133.295,9 miliar pinjaman sebesar negatif Rp 3.668,7
Madrasah dan Pendidikan Agama maka defisit APBN-P 2017 sebesar miliar, kewajiban penjaminan negatif
Islam di sekolah sebesar Rp 3,3 Rp 397.235,8 miliar atau 2,92% Rp 1.005,4 miliar dan pembiayaan
triliun yang dibayarkan melalui terhadap PDB. Sedangkan defisit lain sebesar Rp 300 miliar.
APBN-P 2017. dalam APBN 2017 sebesar 2,41% Selama pembahasan APBN-P
Fraksi Partai Nasdem dari PDB atau sebesar Rp 330.167,8 ini, Azis mengucapkan terimakasih
memberikan catatan agar miliar. kepada wakil pemerintah yang telah
pelaksanaan pembiayaan yang “Defisit dalam APBN-P menjadi mitra yang baik selama
meningkat harus diimbangi 2017 sebagai konsekuensi tetap pembahasan APBN-P 2017 ini
dengan pemanfaatan pinjaman dilakukannya kebijakan fiskal yang sehingga dapat berjalan lancar sesuai
yang lebih berkualitas dengan ekspansif, agar mampu mendorong waktu yang telah ditetapkan. n(hs)
Edisi : 151 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 27