Page 27 - MAJALAH 151
P. 27

masih   lambat  dan   lemahnya
              perekonomian dunia. Serta berharap
              perekonomian Indonesia di akhir
              2017 lebih baik dari tahun 2016.
                 Fraksi PAN memberi catatan
              antara lain meminta pemerintah
              untuk   meningkatkan  anggaran
              untuk  program  keluarga  harapan
              (PKH). Namun demikian, data
              dan informasi kemiskinan terpadu
              perlu disusun secara transparan dan
              diperbaharui secara rutin, khususnya
              pemerintah daerah.
                 Fraksi PKB secara khusus
              memandang rencana penerapan                                                                      foto : Andri/iw
              pagu DAU Nasional yang bersifat
              tidak final mengikuti dinamika   Badan Anggaran DPR RI menyetujui APBN-P 2017 untuk kemudian dibawa ke tingkat Rapat Paripurna.
              PDN Neto dapat meningkatkan
              kualitas  belanja  negara.  namun,   lebih mengutamakan pembiayaan   pertumbuhan  ekonomi   yang
              hal itu perlu disikapi bahwa jangan   belanja modal dan aset negara tidak   berkelanjutan  dan  berkeadilan,
              sampai pemerintah daerah hanya   digunakan untuk belanja konsumtif.  mendukung kegiatan produktif  guna
              bergantung pada dana perimbangan,   Fraksi    Partai     Hanura   meningkatkan  kapasitas produksi
              sehingga kemandirian dan kapasitas   berpendapat  meningkatnya defisit   dan daya saing, serta diikuti dengan
              pembangunan menjadi terbatas.    sebagai dampak dari terjadinya   pengelolaan kebijakan fiskal yang
                 Fraksi    PKS      mendesak   penggunaan belanja  yang kurang   sehat dan berkesinambungan melalui
              pemerintah   terkait  kejelasan  diperhitungkan dalam perencanaan   pengendalian defisit dalam batas
              program   penghematan  belanja,  anggaran. Seharusnya pemerintah   aman, pengendalian rasio utang
              dimana jangan sampai belanja yang   dalam mengelola anggaran lebih   terhadap PDB dan pengendalian
              hanya dikurangi justru belanja   memperhatikan kondisi keuangan   keseimbangan premier,” jelas Azis.
              yang dapat mendorong daya beli   negara  dalam  memperhitungkan      Azis  Syamsuddin  menjelaskan
              masyarakat. F-PKS pun menyatakan   penerimaan  dan   ketersediaan  bahwa  upaya  pemerintah  untuk
              menerima dengan catatan (minderheid   anggaran.                   membiayai defisit APBN-P 2017
              nota)  hasil  pembahasan  RUU                                     sebesar Rp 397.235,8 miliar akan
              APBN-P 2017.                     Defisit Anggaran                 bersumber dari pembiayaan utang
                 Fraksi  PPP    mengapresiasi     Berdasarkan      perhitungan  sebesar  Rp   461.343,6  miliar,
              pemerintah      yang      telah  pendapatan negara sebesar Rp     pembiayaan investasi sebesar negatif
              mengalokasikan       tunggakan   1.736.060,1 miliar dan belanja   Rp 59.733,8 miliar, pemberian
              tunjangan profesi guru (TPG)     negara sebesar Rp 2.133.295,9 miliar   pinjaman sebesar negatif  Rp 3.668,7
              Madrasah dan Pendidikan Agama    maka defisit APBN-P 2017 sebesar   miliar, kewajiban penjaminan negatif
              Islam di sekolah sebesar Rp 3,3   Rp 397.235,8 miliar atau 2,92%   Rp 1.005,4 miliar dan pembiayaan
              triliun yang dibayarkan melalui   terhadap PDB. Sedangkan defisit   lain sebesar Rp 300 miliar.
              APBN-P 2017.                     dalam APBN 2017 sebesar  2,41%      Selama pembahasan APBN-P
                 Fraksi    Partai    Nasdem    dari PDB atau sebesar Rp 330.167,8   ini, Azis mengucapkan terimakasih
              memberikan     catatan    agar   miliar.                          kepada wakil pemerintah yang telah
              pelaksanaan  pembiayaan   yang      “Defisit   dalam    APBN-P    menjadi mitra yang baik selama
              meningkat    harus    diimbangi  2017 sebagai konsekuensi tetap   pembahasan APBN-P 2017 ini
              dengan   pemanfaatan  pinjaman   dilakukannya kebijakan fiskal yang   sehingga dapat berjalan lancar sesuai
              yang lebih berkualitas dengan    ekspansif, agar mampu mendorong   waktu yang telah ditetapkan. n(hs)



                                                                                Edisi : 151 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA  |  27
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32