Page 26 - MAJALAH 151
P. 26

ANGGARAN


                                                                                luput memberikan catatan khusus
                                                                                sebagaimana  dimaksudkan   agar
                                                                                APBN-P 2017 dapat memberikan
                                                                                manfaat pembangunan untuk rakyat.
                                                                                Seluruh catatan ini bersifat dialektis
                                                                                sehingga perbedaan pendapat yang
                                                                                muncul sebagai bagian yang tidak
                                                                                terpisahkan dalam upaya mencapai
                                                                                tujuan kesejahteraan rakyat.
                                                                                   Fraksi   PDIP    berpendapat
                                                                                bahwa target pajak pada APBN-P
                                                                                2017 disesuaikan turun dengan
                                                                                pertimbangan diantaranya realisasi
                                                                                pajak  dalam   beberapa  tahun
                                                                                terakhir tidak mencapai target dan
                                                                                penyesuaian  basis  pajak  pada  tax
                                                                                amnesty. PDIP mengingatkan jangan
             foto : Azka/iw                                                     sampai di akhir tahun terjadi shortfall

                                                                                pajak yang akhirnya berimbas pada
                                                                                pemotongan belanja dan potensi
                                                                                pelebaran defisit.
                                                                                   Fraksi Golkar mengingatkan
              pendidikan dalam APBN-P 2017     khusus Provinsi Aceh. Sementara   pemerintah agar mengelola defisit
              sebesar Rp 426.702,4 miliar yang   itu,  untuk dana  insentif   daerah   anggaran dengan  prinsip  kehati-
              dianggarkan   melalui   belanja  (DID), dana tambahan infrastruktur   hatian dan menjaga agar defisit
              pemerintah   pusat   sebesarRp   otonomi khusus Provinsi Papua dan   tidak melampaui batas 3%. Hal ini
              148.546,3 miliar, transfer ke daerah   Papua Barat, dana keistimewaan   mengingat asumsi dalam  outlook
              dan dana desa sebesar Rp 267.656,1   Yogyakarta dan dana desa tidak   hanya memperhitungkan belanja
              miliar dan melalui pengeluaran   mengalami perubahan.             alamiah yang besarnya 96-98%
              pembiayaan  sebesar  Rp  10.500,0   Anggaran transfer ke daerah   dalam beberapa tahun ini.
              miliar                           dan dana desa dalam APBN-P 2017     Fraksi  Gerindra  berpendapat
                                               disepakati menjadi Rp 766.339,3   bahwa baru pertama kali dalam
              Transfer Daerah                  miliar yang terdiri dari dana transfer   sejarah pemerintah mengajukan
                 Perubahan transfer ke daerah   ke daerah sebesar Rp 706.339,3   rencana belanja negara namun
              dan dana desa pada 2017 didasarkan   miliar dan dana desa sebesar Rp   pemerintah sendiri tidak yakin
              pada perubahan dalam asumsi dasar   60.000,0 miliar.              dengan  yang  diajukan.  Hal  ini
              ekonomi makro yang digunakan        Dana transfer daerah dalam    terlihat jelas pada rencana belanja
              dan  perubahan  pendapatan  negara.   APBN-P 2017 terdiri dari dana   negara dalam RAPBN 2017 yang
              Perubahan transfer ke daerah dan   perimbangan sebesar Rp 678.596,0   diajukan sebesar Rp 2.111,4 triliun
              dana desa antara lain mencakup   miliar, dana insentif  daerah sebesar   namun pemerintah tidak yakin
              perubahan   dana   bagi   hasil  Rp 7.500,0 miliar dan dana otonomi   sehingga mengajukan  outlook Rp
              (DBH)  dan dana alokasi umum     khusus sebesar Rp 19.443,3 miliar   2.077,0 triliun.
              (DAU) akibat adanya perubahan    dan dana keistimewaan DIY sebesar   Fraksi Partai Demokrat meminta
              penerimaan  negara,  perubahan   Rp 800,0 miliar.                 pemerintah untuk menjaga dan
              dana alokasi khusus (DAK) fisik                                   mewaspadai   tantangan  internal
              dan perubahan dana otonomi       Catatan Seluruh Fraksi           maupun eksternal yang masih
              khusus Papua dan Papua Barat        Selama pembahasan APBN-P      membayangi        perekonomian
              serta  perubahan  dana  otonomi   2017, seluruh fraksi pun tidak   Indonesia antara lain disebabkan



              26  | PARLEMENTARIA n Edisi : 151 TH. XLVII 2017
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31