Page 21 - MAJALAH 151

dalam perlindungan TKI. Regulator tenaga kerja kita yang akan berangkat Sosial Pekerja Migran Indonesia
nantinya memiliki beberapa tugas, ke luar negri tidak harus wara wiri, (JSPMI) diselenggarakan oleh BPJS
antara lain mengatur, membina tapi dengan datang ke satu tempat, Ketenagakerjaan. Isu ketiga yaitu
dan mengawasi penyelenggaraan layanan terpadu satu atap itu soal pembiayaan dengan prinsip
dan penempatan buruh migran, disitu akan selesai,” ujar Syamsul zero cost, komponen biaya tidak
melakukan upaya diplomatik untuk dengan menegaskan, ini merupakan boleh dibebankan pada pekerja
menjamin pemenuhan hak mereka, masalah-masalah yang harus diatasi migran Indonesia. Isu keempat yakni
dan menghentikan atau melarang dalam Undang-undang Perlindungan menyangkut fungsi pelaksanaan
penempatan buruh migran ke negara Migran. pusat pelayanan terpadu atau layanan
tertentu,”jelaskan. Politisi fraksi Golkar itu terpadu satu atap.
Maka dari itu, Mantan Wakil berharap, Undang-undang tentang Kelima, Pemerintah Pusat
Gubernur Jabar itu mendesak Perlindungan Migran Indonesia bisa bertanggungjawab menyediakan dan
pemerintah, khususnya Kemenaker, segera disahkan sehingga semua memfasilitasi pelatihan calon pekerja
agar bisa segera memenuhi pihak memiliki acuan yang jelas migran Indonesia melalui pendidikan
undangan Komisi IX DPR RI dalam memberikan perlindungan vokasi yang anggarannya berasal
untuk melanjutkan pembahasan pekerja Indonesia, baik pada saat dari fungsi pendidikan. Sementara
RUU tersebut. Sebab lanjut Dede, mau berangkat ataupun mau kembali tanggung jawab pemerintah daerah
Menaker sudah tiga kali tidak ke Indonesia. adalah menginformasikan job order
menghadiri undangan raker dengan kepada pencari kerja, pelaksana pusat
Komisi IX untuk pembahasan RUU Hentikan TKI non-prosedural pelayanan terpadu bidang pekerja
tersebut. Atas permasalahan yang migran, bersama pemerintah pusat
“Ini perlu dicatat agar masyarakat menimpah TKI ilegal tersebut, pada melakukan pendidikan dan pelatihan
mengetahui bahwa Komisi IX tanggal 17 Juli DPR dan Pemerintah kerja.
bersungguh-sungguh menyelesaikan menyepakati tujuh Prinsip RUU Keenam, mengenai Perlindungan
pembahasannya. Sudah sepatutnya, Perlindungan TKI untuk mengatasi Pekerja Migran Indonesia
kesungguhan Komisi IX itu juga TKI non prosedural. Pertama, dilaksanakan oleh badan yang
diikuti oleh pihak pemerintah, mendorong adanya pembentukan dibentuk oleh presiden. Badan
terutama Menaker yang menjadi atase ketenagakerjaan di semua negara dipimpin oleh Kepala Badan yang
leading sector-nya,” papar Dede. penempatan. Tugasnya pendataan, diangkat dan bertanggung jawab
Hal senada disamapaikan Wakil verifikasi, market intelegent, kepada presiden serta berkoordinasi
Ketua Komisi IX Syamsul berkordinasi dengan negara dengan menteri. Badan ini
Bahri, menangani TKI yang penempatan. Dalam merupakan LPNK yang bertugas
non prosedural pihaknya melaksanakan tugas sebagai pelaksana kebijakan dalam
akan mengatur daalam atase ketenagakerjaan, pelayanan perlindungan pekerja
RUU PPILN yang saat dapat dibantu oleh migran Indonesia secara terpadu dan
ini sedang dibahas DPR perwakilan RI dan terintegrasi.
bersama pemerintah. badan yang memiliki Ketujuh, adalah pelaksana
Di dalam UU nantinya k e w e nang an penempatan pekerja migran
akan mengamanatkan diplomat dan Indonesia. Pelaksananya adalah
setiap Kabupaten harus menguasai bidang Pemerintah Pusat, perusahaan
memiliki Lembaga layanan ketenagakerjaan. penempatan pekerja migran
satu atap. K e dua, Indonesia dan perusahaan yang
“Disitu nanti Jaminan menempatkan pekerja migran
Indonesia untuk kepentingan
perusahaan sendiri dan pekerja
migran Indonesia perseorangan.n
(ria,mp)
Wakil Ketua Komisi IX DPR Syamsul Bachri

Edisi : 151 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 21