Page 25 - MAJALAH 151

1. Belanja K/L sebesar Rp 798.585,3 miliar
foto : Naefurodji/iw a. Program pengelolaan utang negara sebesar Rp 219.196,3 miliar
2. Belanja non K/ sebesar Rp 568.371,3 miliar yang terdiri dari:
b. Program pengelolaan hibah negara sebesar Rp 5.532,2 miliar
c. Program pengelolaan subsidi sebesar Rp 168.876,8 miliar
Ketua Banggar Azis Syamsuddin menyerahkan penyampaian Laporan RUU Perubahan atas UU No 18 Tahun 2016 tentang APBN 2017 (APBN-P 2017) d. Program pengelolaan belanja lainnya sebesar Rp 66.659,4 miliar
e. Program pengelolaan transaksi khusus sebesar Rp 108.106,7 miliar
kepada Menkeu RI.

Pendapatan Negara (PNBP) sebesar Rp 260.242,1 pendapatan SDA Migas sebesar Rp
Berdasarkan besaran asumsi miliar. Penerimaan perpajakan 95.643,1 miliar, pendapatan laba
dasar yang telah BUMN sebesar
dise pakati, Belanja Negara Jumlah Rp 41.000,0
pendapatan 1. Belanja K/L Rp 798.585,3 miliar miliar, PNBP
negara dan hibah 2. Belanja non K/ Rp 568.371,3 miliar lainya sebesar Rp
dalam APBN-P a. Program pengelolaan utang negara Rp 219.196,3 miliar 85.057,6 miliar
2017 sebesar b. Program pengelolaan hibah negara Rp 5.532,2 miliar dan BLU sebesar
Rp 1.736.060,1 c. Program pengelolaan subsidi Rp 168.876,8 miliar Rp 38.541,4
miliar yang terdiri d. Program pengelolaan belanja lainnya Rp 66.659,4 miliar miliar.
e. Program pengelolaan transaksi khusus
Rp 108.106,7 miliar
dari penerimaan Belanja Negara
dalam negeri Total belanja
sebesar Rp 1.732.952,0 miliar dan terdiri dari pendapatan pajak dalam negara dalam APBN-P 2017 sebesar
penerimaan hibah sebesar Rp negeri sebesar Rp 1.436.730,9 miliar Rp 2.133.295,9 miliar yang terdiri
3.108,1 miliar. dan pendapatan pajak perdagangan dari belanja pemerintah pusat
Pendapatan dalam negeri internasional sebesar Rp 35.979,0 sebesar Rp 1.366.956,6 miliar dan
terdiri dari penerimaan perpajakan miliar. Maka tax ratio tahun 2017 transfer dana desa sebesar Rp
sebesar Rp 1.472.709,9 miliar dan sebesar 10,8 persen atau 11,5 persen. 776.339,3 miliar.
Pendapatan Negara Bukan Pajak Sedangkan PNBP terdiri dari Khusus untuk anggaran

Edisi : 151 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 25