Page 20 - MAJALAH 151

PENGAWASAN

masyarakat tentang prosedur
penempatan dan perlindungan
TKI, terbatasnya akses informasi
pasar kerja dalam dan luar negeri,
maraknya praktik percaloan, dan
praktik migrasi tradisional.
Ketua Komisi IX DPR Dede
Yusuf Macan Effendi merasa
prihatin atas razia dan penangkapan
yang dilakukan Kepolisiasn Diraja
Malaysia terhadap TKI Indonesia
yang ilegal. Dia mendesak pemerintah
menanggapi dan menindaklanjuti
secara serius permasalahan TKI yang
berangkat secara non prosedural.
foto : Jaka/iw dari “Perlu ada penanganan serius
segera
Pemerintah
untuk
Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf Macan Effendi menyelesaikan masalah seperti ini.
Kami mendesak pemerintah untuk
melakukan langkah-langkah strategis
Perlu Langkah Strategis yang diperlukan dalam melindungi
TKI di luar negeri,” papar Dede.
Lebih lanjut Politisi partai
Lindungi TKI Demokrat itu mengatakan mengatasi

banyaknya TKI yang ilegal harus
diselesaikan dengan aturan. Saat ini
pihaknya sedang mengodok RUU
Awal Juli lalu, publik sempat diramaikan dengan berita razia Perlindungan Pekerja Indonesia di
besar-besaran yang dilakukan Pemerintah Malaysia terhadap Luar Negeri (PPILN) yang dibahas
bersama dengan pemerintah.
pekerja asing ilegal, termasuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
“Melihat kompleksnya
Razia itu didasari atas kebijakan Pemerintah Malaysia yang persoalan TKI di luar negeri,
memberlakukan re-hiring (mempekerjakan kembali) untuk Kami mengharapkan perhatian
mengatasi permasalahan pekerja asing ilegal di Malaysia. Presiden Joko Widodo terhadap
pembahasan RUU PPILN yang
sedang dibahas DPR bersama
pemerintah,”ungkapnya.
e-hiring diawali dengan Berdasarkan laporan Badan Pembahasan RUU ini,
pendaftaran untuk Nasional Penempatan dan lanjutnya sudah sampai pada tahap
Rmendapatkan E-kad Perlindungan Tenaga Kerja menyamakan persepsi di tingkat
(Enforcement Card) atau Kartu Pekerja Indonesia (BNP2TKI) dari 600 ribu pemerintah terhadap beberapa isu
Legal. Namun, program tersebut hanya TKI ilegal hanya 155 orang yang aktual. Salah satu isu aktualnya
berlangsung singkat yaitu pada 15 menggunakan e-Kad. Permasalahan terkait pembagian kewenangan
Febuari sampai 30 Juni 2017 sehingga yang menimpa TKI non prosedural antara regulator dan operator dalam
partisipasi pekerja migran ilegal dalam bukan pertamakalinya terjadi. Masih penanganan TKI.
program tersebut tidak maksimal, banyaknya TKI yang bekerja secara “Perlunya pemisahan kewenangan
termasuk TKI Indonesia yang pada non prosedural, hal ini disebabkan dan tanggung jawab yang tegas
akhirnya dipulangkan. karena kurangnya pemahaman antara Kemenaker dan BNP2TKI

20 | PARLEMENTARIA n Edisi : 151 TH. XLVII 2017