Page 38 - MAJALAH 125
P. 38
LEGISLASI
kuan itu lolos dan disahkan men- Ini mendesak, lantaran maraknya Afrizal menambahkan, setidaknya
jadi undang-undang, maka kondisi peredaran buku dengan konten ada empat harapan terkait penting-
riil perbukuan dan penulis buku yang bertentangan dengan norma nya UU Perbukuan. Pertama, de-
di tanah air tak akan mengalami agama, moral, dan etika. “Lembaga ngan adanya UU Perbukuan, akan
perbaik an. Sebab, selama ini penu- sensor buku terlalu sederhana, yang jelas hak dan kewajiban pemerin-
lis buku dalam kondisi sulit. kita perlukan sekarang undang-un- tah, industri (penerbit), pembaca
dang perbukuan”, katanya. (masyarakat) maupun stakeholder
Ia mencontohkan pajak yang di- lainnya.
tagih dua kali kepada penulis setiap Menurut Afrizal, dengan adanya
naskahnya akan diterbitkan. Per- Undang-undang Perbukuan semua Kedua, dengan adanya UU Perbu-
tama saat naskah disetujui untuk hak dan kewajiban akan tercantum kuan, diharapkan lahir Badan Per-
diterbitkan, yang kedua ketika su- dan termuat dalam undang-undang bukuan Nasional yang indepen-
dah jadi buku. tersebut. Misalnya, apa hak pener- den. Ketiga, setelah adanya Badan
bit, hak penulis, dan hak pembaca. Perbukuan Nasional, diharapkan
Selain itu, lanjutnya, RUU Perbu- Kemudian, apa kewenangan peme- ada pembinaan dan pengemba-
kuan sama sekali tidak ada memuat rintah. “Kalau tidak ada undang- ngan yang terus-menerus terha-
regulasi yang mendorong muncul- undang apa dasar hukumnya kita dap dunia perbukuan. “Selama ini
nya kedai-kedai buku di kawasan bertindak?” ujarnya. boleh dikatakan para penerbit jalan
pemukiman. Sehingga buku tidak sendiri tanpa ada pembinaan dari
lagi menjadi barang mewah yang Ia pun berharap pemerintah bersa- pemerintah,” katanya.
terpajang di toko-toko mewah. ma DPR membahas undang-undang
perbukuan yang dimaksud IKAPI. Keempat, setelah ada UU Perbuku-
“Mestinya negara harus mendorong Pasalnya, tanpa adanya undang- an, diharapkan pemerintah melaku-
agar buku mendapat tempat yang undang perbukuan selalu ada ke- kan penelitian mengenai minat baca
sama dengan produk-produk kon- mungkinan beredar buku yang bisa masyarakat Indonesia. Hal itu pen-
sumeris yang berorientasi ke perut. meresahkan masyarakat. ting agar data yang disodorkan ke-
Toko buku hendaknya juga harus pada masyarakat adalah data yang
ada di samping rumah kita sehingga “IKAPI juga akan susah mengontrol valid.
buku tidak lagi menjadi barang me- jika adanya pelanggaran dalam isi
wah,” ujarnya. konten buku yang dipublikasikan “Selama ini yang meneliti minat
kepada masyarakat,” tegasnya. baca masyarakat Indonesia justru
Sementara itu, Ketua Ikatan Pener- pihak luar. Minat baca masyara-
bit Indonesia (IKAPI) DKI Jakarta, Di samping itu menurut dia, ke- kat Indonesia rendah, tapi itu kata
Afrizal Sinaro mengatakan Indone- hadiran UU Perbukuan juga sudah orang luar, bukan hasil penelitian
sia membutuhkan undang-undang sangat lama ditunggu-tunggu oleh pemerintah Indonesia,” ujarnya. (nt/
yang mengatur masalah perbukuan. para stakeholder dunia perbukuan. sc) Foto: Naefuroji/Parle/HR
38 PARLEMENTARIA EDISI 125 TH. XLV, 2015
