Page 34 - MAJALAH 125

ANGGARAN

Dalam mengatasi disparitas KTI
dengan KBI, pemerintah membuat
arah kebijakan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) Tahun Anggaran
2015-2019 yang diperlukan untuk
mendorong transformasi dan ak-
selerasi pembangunan wilayah KTI,
yaitu Sulawesi, Kalimantan, Malu-
ku, Nusa Tenggara, dan Papua na-
mun tetap menjaga pertumbuhan
al seperti sikap hidup, budaya, dan 2005-2007 memperlihatkan bah- di wilayah Jawa, Bali, dan Sumatera.
lingkungan juga seringkali dianggap wa rata-rata pertumbuhan eko-
sebagai elemen dasar yang berkon- nomi sebesar 5,85 persen dengan Arah kebijakan itu dengan men-
tribusi terhadap keterbelakangan koefisien gini sebesar 0,35. Namun, dorong percepatan pembangunan
KTI. Kesenjangan ini juga berdam- di tahun 2011-2013 dengan pertum- pusat-pusat pertumbuhan eko-
pak pada peningkatan pertumbu- buhan ekonomi yang lebih tinggi nomi, sebagai penggerak utama
han kemiskinan yang dipengaruhi yaitu 6,1 persen, kesenjangan eko- pertumbuhan (engine of growth), di
kebijakan pembangunan yang be- nominya pun juga semakin tinggi, masing-masing pulau di Luar Jawa,
lum mampu menjangkau seluruh yang ditunjukkan dengan nilai rasio terutama di wilayah koridor eko-
lapisan masyarakat sehingga me- gini sebesar 0,41. Hal ini menunjuk- nomi, dengan menggali potensi dan
nyebabkan ketimpangan distribusi kan adanya ketidakmerataan pem- keunggulan daerah. Kedepannya,
pendapatan. bangunan ekonomi, dimana ma- secara khusus juga akan dilakukan
syarakat berpendapatan tinggilah pula percepatan pembangunan
Disparitas inilah yang menyebab- yang lebih banyak menikmati hasil ekonomi nasional berbasis mari-
kan KTI memiliki tingkat kemiskin- pembangunan selama ini. tim (kelautan) dengan memanfaat-
an lebih tinggi dibandingkkan KBI.
Setidaknya terdapat 16 provinsi
yang tingkat kemiskinannya masih
berada diatas rata-rata nasional
yaitu 11,25 persen. Sebagian besar
merupakan provinsi di KTI. Sebagai
perbandingan, tingkat kemiskin-
an Jakarta sebesar 3,92 persen,
sementara di Papua sebesar 30,05
persen.

Walaupun tingkat kemiskinan me-
nurun secara bertahap dari peri-
ode 2006-2013, namun sejak tahun Pada tahun 2010, 20 persen jum- kan sumber daya kelautan dan jasa
2010, penurunan kemiskin an me- lah penduduk terkaya menikmati maritim.
ngalami perlambatan. Pada periode “kue” pembangunan sebesar 41,24
2010-2013 penurunan kemiskinan per sen, dan terus mengalami pe- Berikutnya, upaya peningkatan
hanya sebesar 1,96 per sen. Atau se- ningkatan hingga 48,5 persen pada pembangunan ekonomi di semua
cara absolut menurun sekitar 1 juta tahun 2013. Meningkatnya ketimpa- pusat daerah pertumbuhan itu ha-
penduduk miskin per tahun, diban- ngan distribusi pendapatan dite- rus tetap mengacu Rencana Tata
dingkan dengan periode 2006-2009 ngah pertumbuhan ekonomi In- Ruang Wilayah dan Kajian Lingku-
sebesar 3,6 persen. donesia yang tinggi menunjukkan ngan Hidup Strategis (KLHS) seba-
laju kecepatan pertumbuhan kelas gai pedoman untuk menjaga kese-
Berdasarkan pengukuran ketim- menengah ke atas jauh lebih tinggi imbangan alam dan kelangsungan
pangan distribusi pendapatan, dibandingkan dengan laju pening- keserasian ekosistem dan lingku-
koefisien gini Indonesia terus me- katan pendapatan kelas menengah ngan sekitarnya. Selain itu, diper-
ngalami peningkatan pada periode ke bawah. lukan juga peningkatan kemam-
2005-2013. Dalam kurun waktu puan sumber daya manusia dan

34 PARLEMENTARIA EDISI 125 TH. XLV, 2015