Page 31 - MAJALAH 125

media massa, kok ada beras plastik, sintetis industri dalam komposisin- Ditengah melonjaknya harga beras
harus kita check,” paparnya. ya. Seperti diketahui bahwa resin di pasaran, keberadaan beras palsu
sintetis akan sangat berbahaya jika harus di waspadai peredarannya.
Untuk itu, lanjut Edhi, seluruh alat dikonsumsi oleh tubuh manusia, Selain sangat sulit dibedakan de-
kelengkapan dewan di DPR ha- ngan beras asli, harganyapun
rus berhati-hati terhadap isu lebin murah. Oleh karenanya
beras plastik. “Jadi tidak hanya pemerintah harus mengi-
Komisi IV, VI dan III, termasuk ngatkan dan menindak tegas
juga Komisi I yang membidan- distributor maupun pedagang
gi Kominfo, termasuk media yang melakukan penjualan be-
massa juga harus berhati-hati ras ini. Hingga saat ini, belum
dalam memberitakan,” jelas- dipastikan apakah beras palsu
nya. ini sudah beredar di Indonesia
atau belum.
Dirinya mengharapkan semua
elemen negara terutama di Seperti diketahui, di negara
setor pertanian dan pangan asalnya cukup banyak pe-
lebih serius menyikapi persoa- rusahaan yang telah mem-
lan beras plastik. “Oleh karena produksi beras palsu ini, ke-
itu, Badan Karantina harus di- mudian dijual secara massif di
perkuat, untuk itu, Komisi IV pasar China. China memang
DPR dalam waktu dekat akan memilki sejarah dalam mem-
menyusun UU tentang Karan- buat makanan palsu, dian-
tina,” jelasnya. bahkan diantaranya bisa memicu taranya harian The Global Times
kanker. pernah melaporkan di bulan Juli
Sementara anggota Komisi IV DPR 2010 ada sebuah perusahaan di
RI Rofi Munawar meminta peme- “Ada baiknya pemerintah mem- Xi’an, China, telah membuat versi
rintah melakukan langkah antisipa- berikan penjelasan dan sosialisasi palsu secara expansif beras Wuch-
si terhadap masuknya beras palsu yang maksimal kepada masyara- ang yaitu de ngan memasukkan
dari China, baik melalui mekanisme kat terkait keberadaan beras palsu bumbu penyedap dalam beras yang
impor pengadaan beras tujuan khu- ini, mengingat sebagian besar ma- asli. Selain itu, ada lagi kasus yang
sus (restoran, hotel dan industri syarakat Indonesia konsumsi uta- menghebohkan tahun 2008 terkait
pariwisata) maupun dalam rencana manya beras. Pelaku yang menye- skandal susu formula yang dicam-
impor untuk stok pemerintah. Se- barluaskan bisa di jerat hukuman pur dengan melamin dan menye-
lain itu, dirinya meminta masyara- berdasarkan Undang-Undang Pan- babkan kematian sedikitnya 6 bayi
kat tetap waspada dan berhati-hati gan, UU tentang Perlindungan Kon- ketika itu.
dalam mengkonsumsi beras yang sumen maupun peraturan lainnya,
beredar dengan mengenali tekstur karena telah mengedarkan bahan Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi
dan lebih teliti dalam membeli. pangan berbahaya,” paparnya. Kebangkitan Bangsa Daniel Johan
mengatakan, dirinya menghimbau
“Pemerintah harus melakukan Dia menambahkan, produksi dan kepada masyarakat agar tidak ter-
langkah antisipasi yang maksimal beras palsu ini ternyata bukan per- hasut, tidak resah, dan harus men-
terhadap kemungkinan peredaran masalahan baru, mengingat kelu- jaga kondisi agar tidak terjadi ker-
beras palsu, diantaranya dengan han mengenai produk asal China awanan sosial khususnya saat kita
melakukan monitoring secara seri- ini sudah dilaporkan di tahun 2011. memasuki bulan puasa dan Idul
us di sentra-sentra beras, menutup Sebagaimana diketahui, China Fitri. “Saya meminta ketegasan, ke-
celah impor beras illegal, mengin- merupakan salah satu Negara yang cermatan dari kepolisian bersama
tensifkan koordinasi antar lembaga, mengimpor berasnya ke Indonesia seluruh pihak terkait agar masalah
dan memastikan bahwa tidak ada selain Thailand dan Vietnam, ter- ini sekaligus bahan pelajaran agar
masyarakat yang mengkonsumsin- catat sepanjang tahun 2012 Indone- tidak terulang,” jelasnya
ya,” terang Rofi sia pernah impor beras dari Negeri
Tirai Bambu, China sekitar 496,6 Berdasarkan penelusuran yang di-
Rofi mensiyalir produsen beras ton dengan nilai 1,8 juta dollar (Rp lakukannya sebagai anggota Komisi
palsu tersebut menambahkan resin 16,2 miliar). bidang pangan dan pertanian, ham-

PARLEMENTARIA EDISI 125 TH. XLV, 2015 31