Page 28 - MAJALAH 125

PENGAWASAN

data tentang Migas lengkap, dan dunia naik maka pemerintah akan
yang penting tidak melalui pihak defisit, dan sebaliknya kalau turun
ketiga,” katanya. akan beruntung,” tegasnya.

Kenapa harga BBM terus naik, hal Terkait revisi UU Migas No 22 tahun
itu, kata Kurtubi, karena hampir 100 2001 tentang Migas, Wakil Ketua
persen migas semua impor. “Bahkan Komisi VII DPR, Mulyadi memas-
kita selama-lamanya akan menjadi tikan bahwa Komisi VII DPR akan
importir, kalau tidak merevisi UU merevisi UU Migas yang masih
Migas tersebut. Padahal Indonesia membolehkan Pertamina mengim-
bisa menjadi produsen migas de- por BBM melalui pihak ketiga, trad-
ngan sumber migas yang ada (re- er atau mafia.
sourch) memiliki kandungan migas
sekitar 80 miliar barel baik di laut Menurut Mulyadi, UU tersebut ha-
maupun di darat dengan 120 ceku- rus direvisi agar Pertamina bisa
ngan,” jelasnya. mengimpor langsung dari produ-
sen. Meski Petral dibubarkan dan
Kenapa harga BBM diganti dengan ISC, kalau impor
terus naik, hal itu, kata BBM tetap melalui pihak ketiga,
Kurtubi, karena hampir maka pembubaran Petral tidak akan
berpengaruh terhadap harga BBM
100 persen migas yang terus naik.
semua impor. “Bahkan
kita selama-lamanya
akan menjadi importir,
kalau tidak merevisi
UU Migas tersebut.

Menurut Kurtubi, kalau di Arab
Saudi, persediaan migasnya men-
capai ribuan miliar barel, sehingga
biaya produksinya hanya lima dol-
lar AS/barel dan Indonesia 20 dol-
lar AS/barel.

“Sehingga harganya jauh lebih ma-
hal. Apakah pemerintah melanggar
UU? Pemerintah hanya menentu-
kan harga di SPBU, karena migas
100 persen impor sesuai harga acu-
an pasar dunia atau Mean of Platts “Tidak benar kalau DPR membi- Bahayanya, harga premium saat ini
Singapore (MOPS) Singapura, maka arkan kebijakan pemerintah yang tak disubsidi lagi oleh pemerintah,
harganya terus naik,” katanya. menyerahkan harga BBM ke pasar tapi ketika harga BBM dunia naik,
dunia. Justru, Komisi VII DPR sudah pemerintah meminjam uang dari
Karena itu, kalau mau adil, Kurtubi mengingatkan agar tidak membuat Pertamina. Karena itu, persoalan
mengusulkan sebanyak 60 persen kebijakan pro pasar karena melang- BBM kini makin kompleks dan rumit.
harga sesuai MOPS, tapi 40 persen- gar konstitusi, dan Mahkamah Kon-
nya disesuaikan dengan biaya po- stitusi (MK) sudah membatalkan “Apalagi sistem cost recovery,
kok produksi dalam negeri. “Kalau menyerahkan harga ke mekanisme meski Indonesia mendapatkan 80
seluruhnya diserahkan ke pasar, pasar dunia, tapi pemerintah tetap persen, tapi setelah dikurangi bi-
maka harga BBM itu setiap hari saja berjalan,” tegasnya. aya produksi, perawatan, dan lain-
akan berubah. Di mana kalau harga lainnya keuntungannya ternyata

28 PARLEMENTARIA EDISI 125 TH. XLV, 2015