Page 25 - MAJALAH 125

Dr. Abdul Aziz S.R. | Peneliti CEPP FISIP UI

Jadi, pengendalian impor tujuh sek- nomi domestik. 2015 yang isinya merevisi PMK No-
tor barang konsumsi akan bernilai mor 253 tahun 2008 tentang wa-
signifikan bagi kepentingan nasio- Hal lain yang perlu ditelusuri ialah jib pajak badan tertentu sebagai
nal jika pemerintah juga mem- paradigma yang digunakan peme- pemungut pajak penghasilan dari
perkuat basis industri dalam negeri rintah dalam mengambil kebijakan pembeli atas penjualan barang yang
secara konsisten dan berkelanju- impor. Sinergitas antara Kemente- tergolong sangat mewah.
tan. Dalam konteks ini, pemerin- rian Perdagangan dan Kementerian
tah dituntut memiliki grand design Keuangan diperlukan karena setiap Usaha Kementerian Perdagangan
yang realistis dan rasional dalam barang yang diimpor paling tidak untuk membendung aliran deras
pengembangan industri berbagai memenuhi syarat regulasi dari dua produk impor khususnya yang be-
sektor. Suatu grand design yang kementerian tersebut. Kementerian bas dari PPnBm menurut hemat
dibangun dan dihasilkan dari pro- Keuangan berencana menghapus kami akan menyebabkan ketidak-
ses kajian yang mendalam dan berbagai objek pajak PPnBM di mana sinergisan Pemerintah dalam tata
dapat dipertanggungjawabkan, paradigma perdagangan bebas se- kelola kebijakan impor yang ber-
bukan grand design yang disusun bagai pandangan pembangunan dampak pada kebingungan pasar
semata-mata untuk mengejar tar- ekonomi cukup kental terasa. Ke- dan resiko dari hilangnya keper-
get proyek. bijakan baru Kementerian Keuang- cayaan investor dan pelaku pasar
an dalam mengubah porsi PPnBM lainnya pada kondisi perekonomian
Rencana pengendalian dengan hanya menerapkan pajak di Indonesia. Dengan kondisi ini,
impor tujuh sektor ba­ tersebut pada kendaraan bermotor, pemerintah Indonesia sebaiknya
pesawat terbang, kapal, dan rumah-
pandai berhati-hati dalam meng-
rang konsumsi tersebut apartemen mewah memang patut ambil kebijakan, ibarat perahu kita
hendaknya juga diikuti dicermati. Hal ini penting karena mendayung diantara dua karang
dengan penyesuaian be­ di luar objek pajak PPnBM tersebut tanpa harus karam di tengah lautan
seperti tas bermerk, barang-barang bebas.
berapa perangkat pajak elektronik bermerk, dan produk-
yang melekat. produk lainnya di luar objek pajak Sebagai negara yang menganut
PPnBM memungkinkan celah bagi sistem ekonomi pasar atau liberal-
Rencana pengendalian impor tu- industri asing untuk melakukan kapitalis, Indonesia tentu tidak bisa
juh sektor barang konsumsi terse- penetrasi lebih dalam pada pasar di menutup diri atas kegiatan ekspor-
but hendaknya juga diikuti dengan Indonesia. Potensi yang hilang dari impor dengan negara-negara lain
penyesuaian beberapa perangkat penghapusan beberapa objek pajak menyangkut berbagai jenis barang
pajak yang melekat. Contohnya, Pa- PPnBM yang sebelumnya dikenakan konsumsi, apalagi juga terikat de-
jak Penjualan atas Barang Mewah pajak sekitar Rp 1 Triliun. Kemen- ngan sejumlah aturan main yang
(PPnBM) dan Pajak Penghasilan 22 terian Keuangan berencana untuk disepakati melalui WTO. Namun,
(PPh 22) khususnya pada sektor mengubah strategi pendapatan kas sebagai negara berdaulat, Indonesia
elektornika. Pemerintah mewa- negara dalam hal ini dengan me- memiliki kewajiban untuk tunduk
canakan untuk menghapus PPnBM ngalihkan pada PPh Impor. Rencana pada prinsip konstitusinya sendiri.
untuk menekan tingkat illegal mar- untuk mengalihkan pada PPh impor Di dalam Pembukaan UUD 1945 di-
ket, dan menaikkan PPh 22 dari 7,5% barang mewah sebesar 10% patut katakan “...Pemerintahan Negara
menjadi 10% bagi barang impor jadi, dicermati. Landasan kenaikan PPh Indonesia yang melindungi sege-
akan menekan laju impor sehingga impor ini ialah Peraturan Menteri nap Bangsa Indonesia dan seluruh
dapat menggairahkan sektor eko- Keuangan (PMK) Nomor 90 tahun tumpah darah Indonesia dan untuk

PARLEMENTARIA EDISI 125 TH. XLV, 2015 25