Page 24 - MAJALAH 125
P. 24

SUMBANG SARAN






          Kebijakan Impor dan




          Kepentingan Nasional







               emerintah, melalui Kemen-   Cina yang diimplementasikan sejak   disepakati melalui  World Trade
               terian Perdagangan (akan)   1 Januari 2010. Walau telah banyak  Organization. Aturan main WTO
          Pmengeluarkan kebijakan un-      usaha yang dilakukan pemerin-     dapat disiasati ketika kepentingan
          tuk mengendalikan impor  tujuh   tah termasuk gagalnya renegosiasi   nasional lebih mendesak dan sangat
          sektor barang konsumsi seperti alas   ulang 228 pos tarif dalam kesepaka-  memerlukan perlindungan negara.
          kaki, alat elektronik, tekstil batik,   tan ACFTA.                 Bahkan pemerintah Indonesia bisa
          industri makanan, industri minu-                                   saja melawan aturan-aturan WTO
          man, telepon seluler, dan mainan                                   jika aturan-aturan itu merugikan
          anak-anak. Kebijakan tersebut di-                                  kepentingan nasional dan mem-
          picu antara lain oleh kebijakan                                    bahayakan kelangsungan industri
          nega ra-negara produsen seperti                                    dalam negeri, lebih-lebih industri
          Cina, Thailand, Vietnam, Malaysia,                                 yang berbasis UMKM (Usaha Mikro,
          dan Singapura yang menurun kan                                     Kecil, dan Menengah).
          harga produk ekspornya karena
          lesunya permintaan sementara stok                                  Namun demikian, sesungguhnya ada
          barang berlebihan. Tulisan ini tidak                               hal yang tak kalah pentingnya dari
          akan difokuskan pada langkah-                                      sekadar pengendalian impor tujuh
          langkah spesifik, melainkan pada                                   sektor barang konsumsi yaitu mem-
          fondasi dan orientasi dari kebijakan                               perkuat basis industri dalam nege-
          yang diusung pemerintah. Tulisan                                   ri. Pemerintah selama ini terkesan
          dalam konteks ini dipahami sebagai                                 kurang bekerja untuk mendorong,
          evaluasi politis (political evalu-                                 memperkuat,  dan mempertinggi
          ation), dimana penulis berusaha                                    daya industri-industri dalam negeri.
          mengkaitkan kebijakan-kebijakan   Bagi pemerintah Indonesia, ke-   Dampaknya kemudian Indonesia ti-
          yang dibuat pemerintah dengan    bijakan pengendalian ini penting  dak saja memiliki basis industri yang
          harapan publik.                  dalam rangka melindungi indus-    lemah, juga menjadi lahan subur
                                           tri dalam negeri, terutama dalam  bagi produk-produk asing. Produk-
          Salah satu penyebab memban-      menghadapi situasi ekonomi global  si sendiri kalah bersaing dengan
          jirnya produk-produk ini ialah ke-  yang mengalami kelesuan-kelesuan   produk-produk impor, terutama
          sepakatan ASEAN China Freetrade   dan cenderung kurang stabil.Teta-  dari Cina. Kekalahan itu terutama
          Agreement (ACFTA), diawali dari  pi, kata Menteri Perdagangan Rach-  dari selisih harga yang relatif jauh.
          makin mesranya hubungan antara   mat Gobel, pengendalian impor ini   Produk asing seringkali jauh lebih
          Cina dan negara-negara ASEAN,  bersifat situasional, yang hanya    murah. Belum lagi, produk-produk
          terutama setelah ASEAN Ministe-  berlaku saat pelemahan ekonomi    Cina sangat ba nyak yang memasuki
          rial Meeting (AMM)    ke-24 pada   masih terjadi.                  pasar Indonesia secara ilegal, dan
          Juli 1991 di Kuala Lumpur Malaysia.                                anehnya pemerintah seperti tak
          Hubungan ini semakin erat setelah  Pengendalian impor barang-barang  peduli dan tak berdaya berhadapan
          Deklarasi Kerja Sama Strategis un-  untuk melindungi kepentingan na-  dengan para pelaku impor ilegal itu.
          tuk Perdamaian dan Kesejahteraan   sional yang lebih besar tentu saja   Tak heran jika produk-produk Cina
          yang ditandatangani dalam ASEAN-  perlu bahkan harus dilakukan oleh  dominan dalam mengisi ruang-
          Cina Summit di Bali, tahun 2003.  pemerintah kendati terkadang     ruang transaksi bisnis pasar gelap
          Kemudian muncullah kesepakatan   harus berhadapan dengan keten-    (black market) barang-barang kon-
          Zona Perdagangan Bebas ASEAN-    tun-ketentuan internasional yang   sumsi.



          24 PARLEMENTARIA  EDISI 125 TH. XLV, 2015
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29