Page 33 - MAJALAH 125
P. 33
ANGGARAN
DISPARITAS PEMBANGUNAN KAWASAN
BARAT DAN TIMUR INDONESIA
ersoalan kesenjangan antar Produk Domestik Bruto (PDB) KBI tahun 2013. Sementara penempatan
wilayah masih menjadi tan- yang sangat dominan dan tidak tenaga kerja di Maluku dan Papua
Ptangan Indonesia hingga saat pernah berkurang dari 80% terha- hanya sebesar 3,62 persen di tahun
ini. Kesenjangan pembangunan an- dap PDB. 2000 bahkan menurun di tahun
tara Kawasan Barat Indonesia (KBI) 2013 menjadi 1,6 persen.
dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) Hal ini juga diakibatkan karena
merupakan salah satu tantangan minimnya ketersediaan lapangan Kesenjangan antara KTI dengan KBI
utama dari pembangunan wilayah pekerjaan antar wilayah tersebut. disebabkan oleh banyak faktor. Fak-
nasional. Dalam kurun waktu se- Penempatan tenaga kerja masih tor yang menyebabkan diantaranya
lama tiga puluh tahun, yaitu dari dominan di Pulau Jawa. Pada tahun adalah terbatasnya infrastruktur
1983-2013, kesenjangan kedua ka- 2000, lebih dari 70,50 persen total dasar yang kemudian menghambat
wasan ini tercermin salah satunya tenaga kerja nasional ditempatkan arus investasi, rendahnya kualitas
dari kontribusi Produk Domestik di Pulau Jawa dan mengalami pe- sumber daya manusia akibat bu-
Regional Bruto (PDRB) terhadap ningkatan hingga 74,68 persen di ruknya aksesibilitas terhadap laya-
nan pendidikan dan kesehatan, bu-
ruknya konektivitas wilayah yang
Distribusi PDRB, Penempatan Tenaga Kerja dan Tingkat Kemiskinan di Tiap Wilayah Tahun 2000-‐2013 (%)
Penempatan/Pemenuhan Tenaga Tingkat Kemiskinan memicu melambungnya biaya logis-
Distribusi PDRB (%)
Wilayah Kerja (%) (%) tik, dan kurangnya pelayanan dasar
2000 2013 2000 2013 2007 2013 untuk pemenuhan hak-hak dasar
yang berimbas terhadap rendahnya
Sumatera 21,32 23,81 9,73 5,45 15,72 11,03
kualitas hidup.
Jawa 59,28 57,99 70,50 74,68 14,44 10,24
Bali-‐NT 3,29 2,52 9,02 9,84 19,71 13,99 Kebijakan dan politik anggaran
Kalimantan 10,04 8,67 4,88 2,07 10,09 6,53 Pemerintah Pusat pun dinilai be-
lum sepenuhnya berpihak kepada
Sulawesi 4,54 4,82 4,27 4,34 19,28 12,85
KTI. Ditambah institusi lokal ma-
Maluku-‐Papua 2,10 2,18 3,62 1,60 30,80 21,4 sih berkapasitas rendah dan tidak
akuntabel. Selain itu, faktor kultur-
Sumber : BPS,diolah
PARLEMENTARIA EDISI 125 TH. XLV, 2015 33
