Page 35 - MAJALAH 125
P. 35
ilmu pengetahuan, dan teknologi
untuk mendukung pengembangan
klaster-klaster industri. Semen-
tara, dari sisi regulasi, Pemerintah
secara berkelanjutan juga harus
berupaya untuk menciptakan dan
meningkatkan iklim usaha dan
iklim investasi
Keterkaitan antara pusat pertum-
buhan wilayah dan daerah seki-
tarnya, perlu difasilitasi dengan
infrastruktur wilayah yang terinte-
grasi dan terhubung dengan baik
dan terpadu, khususnya infrastruk-
tur jalan dan perhubungan, baik
perhubungan laut maupun udara,
termasuk jaringan informasi dan
komunikasi, serta pasokan energi,
sehingga tercipta konektivitas nasi-
onal, baik secara domestik maupun
secara internasional (locally inte-
grated, internationally connected). pembangunan yang dilaksanakan gai bagian dari agen pembangunan
antar satu pihak dengan pihak lain bukan lagi hanya menjadi obyek
Namun, pada saat yang bersamaan dapat saling melengkapi dan ber- pembangunan.
juga diperlukan percepatan pe- kesinambungan. Selain itu, Peme-
ningkatan pembangunan kawasan rintah Daerah perlu menentukan Untuk menyamakan kondisi KTI
perkotaan, khususnya di luar Jawa. bentuk dan prioritas pemba ngunan dengan KBI, memang membutuh-
Hal ini dimaksudkan untuk mewu- yang tepat serta mampu memiliki kan waktu yang tidak sebentar.
judkan kota layak huni yang aman efek menurunkan disparitas. Namun target jangka menengah
dan nyaman, hijau yang berketa- minimal pemerintah mampu me-
hanan iklim dan bencana, cerdas, Bentuk dan prioritas pembangun- minimalisir ketimpangan diantara
dan mempunyai daya saing kota. an daerah harus didasari oleh kedua kawasan ini. Jika disparitas
karakteristik budaya dan geografis wilayah dapat ditekan maka tingkat
Arah kebijakan ini dapat menjadi serta potensi sebuah kawasan ser- pemerataan pendapatan dapat me-
dasar bagi pihak-pihak yang terlibat ta harus memiliki kesinambu ngan ningkat.
dalam pembangunan untuk mem- dan harmoniasasi dengan arah
perkecil tingkat ketimpangan KTI kebijakan dari Pemerintah Pusat. Sejalan dengan pemerataan pen-
dan KBI. Koordinasi antar pihak Pemerintah, baik pusat maupun dapatan yang meningkat, otomatis
yang terlibat sebagai agen pemba- daerah, harus mampu meningkat- tingkat kesejahteraan secara agre-
ngunan juga sangat diperlukan, agar kan keterlibatan masyarakat seba- gat atau nasional dengan sendiri-
nya akan mengalami peningkatan.
Diharapkan pada akhirnya akan
bermuara pada tingkat pendapat-
an nasional (PDB) akan mengalami
perbaikan.
Penulis: Rastri Paramita dan Dwi Resti
Pratiwi (Analis Biro Analisa Anggaran dan
Pelaksanaan APBN, Sekretariat Jenderal
DPR RI)
Penyunting: sf (Parlementaria)
PARLEMENTARIA EDISI 125 TH. XLV, 2015 35
