Page 37 - MAJALAH 125

Untuk itu, ia menilai Rancangan “Sebagai inisiatif DPR, Panja Per- dekat.
Undang-undang (RUU) tentang bukuan Komisi X DPR mempersi-
Sistem Perbukuan Nasional yang lakan masyarakat menyampaikan Ia mengatakan, pembahasan RUU
kini digodok di DPR mendesak un- aspirasinya soal perbukuan ini ini sendiri tidak boleh lebih dari dua
tuk dijadikan Undang-undang (UU) sampai diundangkan. Kalau ada as- tahun. “RUU ini terdiri dari 19 bab
agar ada aturan soal peredaran pirasi yang harus disampaikan, si- dan 94 pasal, dan saat ini sedang
buku, penerbit dan penulis selain lakan disampaikan selama 24 jam,” dibahas di Panja Perbukuan Komisi
adanya perlindungan hukum. pungkasnya. X DPR. UU ini memang dipaksakan.
UU ini perlu supaya tidak terjadi
“Memang aneh kita di Indonesia ini, Meski dinilai telat, pihaknya op- lagi pelanggaran secara etika dan
lama merdeka tapi soal UU Perbu- timistis Undang-Undang itu akan moral jadi mudahan-mudahan hal
kuan tidak ada. Sehingga hasilnya, memberikan manfaat yang besar yang disebutkan itu bisa dikurangi,”
lihat saja buku pelajaran harga ma- untuk negara. Pasalnya, dari UU itu ujarnya.
hal, isinya tidak terawasi. Bahkan negara diwajibkan membuat Badan
ada isi porno dan ISIS,” ujarnya. Perbukuan Nasional yang bertang- Di tempat yang sama, Editor Senior
gung jawab penuh kepada Presiden PT Gramedia, Irma Permanasari
Menurut Popong, selama tidak ada atas distibusi seluruh buku-buku menilai RUU Perbukuan yang saat
payung hukum yang mengatur soal yang dijual. ini masuk dalam Prolegnas DPR
penerbit, penulis, peredaran buku, hanya berpihak pada buku-buku
maka selama itu juga muncul keti- “Jujur kita akui seharusnya UU proyek pemerintah.
dakteraturan soal perbukuan. Sistem Perbukuan itu ada sejak da-
hulu sejak zaman kemerdekaan,” Menurutnya, RUU Perbukuan justru
Terkait soal sanksi bagi pelang- ujarnya. tak memberi tempat bagi penulis
garan yang dilakukan oleh penu- buku. “RUU Perbukuan ini belum
lis, penerbit, dan penjual buku, hal Popong berharap produk legislasi memfasilitasi penulis buku. Ori-
itu kata Popong, juga sudah diatur itu, yang saat ini telah masuk pada entasinya lebih kepada buku-buku
dalam RUU ini. Meski begitu, ia tahap pembahasan tingkat pertama proyek yang dibuat pemerintah,”
mengakui masih banyak kekura- di DPR dan masuk dalam Program katanya.
ngan-kekurangan. Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015,
dapat diundangkan dalam waktu Irma mengatakan, jika RUU Perbu-

PARLEMENTARIA EDISI 125 TH. XLV, 2015 37