Page 53 - MAJALAH 125

akan mencoba untuk memberikan
satu perubahan agar kawasan eko-
nomi khusus, seperti Karimun bisa
berkembang dan meningkatakan
kehidupan dari masyarakat yang
ada di daerah.

“Untuk itu kita tentunya meng-
harapkan banyak investor, bukan
hanya investor luar negeri, tapi in-
vestor dalam negeri juga yang ma-
suk kedaerah ini,” harap Eriko.

Sementara itu, saat pertemuan de-
ngan Kepala BP Batam Mustofa Wi-
djaja dan jajaran, di Marketing Cen-
tre, Batam Centre, Senin (27/04/15),
Mustofa menjelaskan bahwa per-
masalahan terkait pengembangan
Batam adalah pembebasan lahan
us. Permasalahan tersebut harus FTZ, adalah kebijakan pemerintah untuk pembangunan pelabuhan
dipecahkan secara lintas sektoral. pusat masih setengah hati untuk baru, Tanjung Sauh.
Saya kira kita dapat membentuk melimpahkan kewenangan kepa-
panja khusus Batam untuk mem- da lembaga yang menanganinya, “Kami berencana membangun
percepat penyelesaian masalah ini,” yakni Badan Pengusahaan (BP Ba- pelabuhan baru di daerah Tanjung
tegas Politisi asal Dapil Sumut I ini. tam),” ujar Politisi asal Dapil Kepri Sauh. Namun saat ini masih terken-
ini. dala pembebasan lahan. Untuk ta-
Seluruh Anggota Tim Kunker Komi- hap pertama kami butuh tanah se-
si VI DPR mengusulkan Anggota Dalam kesempatan yang sama, luas 639 hektar, namun baru kurang
Komisi VI Nyat Kadir (F-Nasdem) anggota Komisi VI Eriko Sotar- dari 10 persen luas lahan yang dibe-
untuk menjadi Ketua Panja. Ketika duga (F-PDI Perjuangan) berjanji baskan,” jelas Mustofa.
Parlementaria menanyakan hal ini
kepada Politisi Nasdem ini, ia me-
nyatakan siap. Mengingat Provinsi
Kepri merupakan daerah pemili-
hannya.

Nyat Kadir menyatakan, pengem-
bangan Provinsi Kepulauan Riau
agak terhambat dikarenakan kurang
maksimalnya status Free Trade Zone
(FTZ) atau Kawasan Perdagangan
Bebas yang disandangnya. Ia meni-
lai, satu-satunya FTZ yang diang-
gap berjalan cukup baik adalah Kota
Batam. Sisanya, seperti Kabupaten
Bintan, Tanjungpinang, dan Kari-
mun, dinilai perlu sebuah kebijakan
yang lebih berpihak.

“Karena itu, Komisi VI DPR sepakat
membentuk Panja untuk memper-
cepat pemanfaatan status FTZ yang
ada di Kepri. Salah satu persoalan

PARLEMENTARIA EDISI 125 TH. XLV, 2015 53