Page 57 - MAJALAH 125
P. 57
Pertemuan Tim Sosialisasi Prolegnas Baleg DPR RI dengan Wakil Gubernur Jawa Timur
deman UUD kita, ada ribuan UU Ia menginformasikan, saat ini “Mestinya ada problem kalau PP-
dibawahnya yang masih belum pemerintah daerah sedang dido- nya belum ada acuannya apa, ini
menyesuaikan apalagi peraturan- rong oleh buruh untuk mengelu- kita belum tahu kok bisa. Menteri-
peraturan dibawahnya. Sementara arkan Perda tentang Perlindungan nya menyetujuinya dengan apa.
publik mengharap banyak dari DPR. Tenaga Kerja kaitannya dengan Ma- Dengan UU yang baru ini sebetul-
Kalau baik tidak pernah dipuji, kalau syarakat Ekonomis Asean (MEA). nya ada jaminan tertib hukum teta-
salah paling disalahkan,” ujarnya. pi juga menjadi tanda tanya bagi
Menanggapi hal tersebut, Ketua kita kalau ada persoalan-persoalan
Selanjutnya, Saefullah Yusuf meng- Tim Sosialisasi Baleg DPR Totok yang mendesak yang memerlukan
informasikan bahwa sering terjadi Daryanto mengucapkan terima ka- regulasi lalu cara mengatasinya. Itu
suatu Undang-Undang sudah ada, sih atas usulan yang disampaikan akan menjadi bahan masukan bagi
Peraturan Pemerintah maupun nya Wakil Gubernur Jatim tersebut. kita dan Komisi II DPR untuk me-
Peraturan Menterinya belum ada, ngontrol mitra kerjanya (Kemen-
tapi Peraturan Daerahnya (Perda) “Saya kira sangat bermanfaat dan terian Dalam Negeri) bahwa UU
sudah ada. penting bagi kita semua karena kita Pemda sekarang ini sudah tidak
mengetahui betapa sebenarnya memungkinkan lagi adanya tambal
“Banyak itu terjadi, termasuk disini. urusan perundang-undangan ini sulam dalam sistem perundang-
Misalnya Undang-Undang tentang memang tidak selalu berjalan mu- unda ngan,” papar politisi PAN ini.
CSR. Dulu UU CSR sudah ada dan lus seperti tata urutannya. Yang ha-
PPnya belum keluar tapi Perdanya rus dimulai dengan UU, PP, Permen, Menurutnya, tidak boleh muncul
sudah ada. Demikian juga dengan Perda dan sebagainya,” tegas Totok. tiba-tiba sebuah Perda yang lang-
UU Bantuan Hukum untuk ma- sung kepada masyarakat tapi tidak
syarakat miskin,” terang Guspul “Tapi banyak dinamika di suatu ada payung hukumnya. “Mestinya
demikian sapaan akrabnya. daerah karena menuntut adanya ini tidak bisa,” tandasnya.
regulasi-regulasi bisa muncul du-
“Setelah keluar Peraturan Pemerin- luan di lapangan,” tambahnya. Melalui Komisi II, kata Totok, ia
tah (PP) otomatis Perdanya harus akan minta Kementerian Dalam
disesuaikan karena kadang sesuai Ia menjelaskan, bahwa dalam UU Negeri untuk meningkatkan kiner-
kadang tidak. Ini salah satu problem Nomor 23 Tahun 2014 tentang janya agar seluruh PP dan turunan-
yang kami hadapi. Sama saja dengan Pemerintahan Daerah menyatakan turunan dari setiap produk UU
Undang-Undangnya sudah ada na- setiap Perda harus diajukan dulu ditangani dengan cepat, tidak bisa
mun PP-nya belum ada bahkan ada sebelum diperdakan kepada Men- lagi terlambat dengan peraturan
yang puluhan tahun,” tambanya. teri Dalam Negeri. Dan untuk Bu- yang berada di bawahnya. (sc) Foto:
pati dan Walikota kepada Gubernur. Suciati/Parle/HR
PARLEMENTARIA EDISI 125 TH. XLV, 2015 57
