Page 35 - MAJALAH 86
P. 35
LEGISLASI
Revisi 4 RUU Terkait Penegakan Hukum
Mana Duluan, Induk atau
Anak-anaknya
intu ruang kerja Wakil Ketua Komisi III rapat konsultasi itu penting undang yang mengatur satu pola
DPR RI Priyo Budi Santoso karena revisi empat undang-undang sistem peradilan pidana yang terpa-
Pdi Gedung Nusantara III ak- tersebut sangat menentukan kelan- du, disitu posisi penyidik polisi, jaksa
hirnya terbuka, wartawan bergegas jutan reformasi penegakan hukum selaku penuntut umum dan hakim se-
mendekati. Tidak menunggu terlalu dan pemberantasan KKN. “Visinya laku pengadil harus dalam satu sistem
lama akhirnya yang dinantipun mun- mau dibawa kemana, kita melakukan terpadu,” jelasnya.
cul. Wakil Ketua bidang Korpolkam ini revisi harus terang konstruksi hukum- Ia mengambarkan sekarang ini
tersenyum lebar dan segera meladeni nya mau dibawa kemana,” tandasnya. polisi seperti memiliki otonomi sen-
pertanyaan demi pertanyaan seputar Ia juga menyampaikan keprihatinan diri, demikian pula jaksa. Penyidik
rapat konsultasi dengan pimpinan setelah sekian lama reformasi berjalan dengan kewenangannya menentu-
Komisi III yang baru saja usai. tapi bolong-bolong penegakan hu- kan tersangka, unsur subyektif dalam
kum masih belum berhasil ditambal. sistem peradilan membuat proses ini
Pemerintah yang menyatakan akan rawan manipulasi. Keruwetan pena-
menomorsatukan penegakan hukum nganan tersangka tindak pidana bisa
namun implementasinya dalam kebi- terlihat pada kasus penjualan Ipad
jakan politik anggaran tidak kelihatan. dengan tertuduh Rendi dan Dian,
“Anggarannya masih dibawah 5 per- keduanya ditahan baik oleh penyidik
sen dari APBN kita,” keluhnya. maupun oleh penuntut umum. Pu-
Kesadaran DPR untuk mem- blik bahkan sering mencatat tersangka
perbaiki konstruksi hukum bangsa terkait kasus narkoba ditahan tanpa
yang masih bermasalah ini mendapat pemberitahuan kepada keluarga.
apresiasi dari Dimas Prasidi peniliti Dimas Prasidi menekankan untuk me-
Lembaga Kajian dan Advokasi untuk nyatukan satu sistem peradilan pidana
Independensi Peradilan atau biasa menurutnya, perlu reposisi sekaligus
disingkat LeIP. “Dalam tatanan yudi- menciptakan satu proses check and
katif ini artinya harus ada undang- balances diantara penegak hukum.
“Dalam rancangan KUHAP - Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana
sebenarnya ini diatur, saya menya-
Priyo Budi Santoso, Wakil Ketua DPR RI yangkan kenapa tidak itu dulu yang
dibahas DPR, justru yang mengatur
“Rapat konsultasi ini sebenarnya aturan main semua lembaga penegak
pertemuan rutin yang saya lakukan hukum ya KUHAP. Bagi saya undang-
dengan pimpinan komisi. Banyak juga undang Kejaksaan dan Kepolisian
yang kita bahas salah satunya adalah sebenarnya hanya mengatur kelem-
masalah yang berkaitan dengan bagaan,” pungkasnya.
problem substantif dalam proses pe- Koalisi LSM pernah berdiskusi
nyempurnaan UU terkait penegakan tentang draft RUU KUHAP. Temuan
hukum yaitu RUU Kejaksaan, RUU yang mengemuka adalah ada upaya
MA, RUU Tipikor dan RUU Kepolisian,” untuk membangun satu perubahan
kata Priyo yang siang itu mengenakan paradigma yaitu penyidik dan penun-
stelan jas warna biru tua dan dasi war- tut umum tidak bisa otonom. Konsep
na merah. yang dimunculkan kemudian adalah
Bagi Tjatur Sapto Edi, Wakil Ketua Tjatur Sapto Edi, Wakil Ketua Komisi III DPR RI hadirnya hakim komisaris. Dalam
6 | PARLEMENTARIA | Edisi 86 TH. XLII, 2011 |
