Page 36 - MAJALAH 86

penanganan kasus pidana penyidik
berkewajiban untuk membawa kasus Internet/anneahira.com
ke hakim komisaris sebelum ditindak
lanjuti. “Itu yang kita dorong dengan
koalisi, jadi KUHAP dulu. Sebenarnya
RUU ini sudah ada sejak tahun 2009,
diselesaikan pakar hukum Prof. Andi
Hamzah tetapi kenapa pemerintah
tidak memajukan drart ini ke DPR
ya,”imbuhnya.
Dimas mengingatkan UU KUHAP
yang saat ini digunakan pemerin-
tah menganut sistem civil law, sama idealnya KUHAP harus menjadi pri- kepetingan keadilan. ”Integrated
dengan Belanda. “Hanya saja mantan oritas terlebih dahulu. Ia juga me- Criminal Justice System yang harus
penjajah ini sudah melakukan ba- ngaku tidak dapat memahami alasan kita bangun bersama, itu pula yang
nyak perubahan, aturan hukum seper- pemerintah tidak kunjung menyerah- sedang diupayakan Badan Legislasi
DPR,” jelas Wakil Ketua Badan Legis-
lasi Dimyati Natakusumah. Integrated
Komisi III dari Fraksi PKS Nasir Jamil.
criminal justice system adalah sistem
“RUU KUHAP itu disiapkan pemerintah. peradilan pidana yang mengatur
Sebenarnya KUHAP itu kan payung, jadi bagaimana penegakan hukum pidana
dijalankan. Sistem tersebut mengatur
lucu jugakan kita bicara sekarang tentang bagaimana proses berjalannya suatu
perkara mulai dari penyelidikan sam-
anak-anaknya tapi induknya tidak kita pai pemasyarakatan.
perbaiki, padahal anaknya kan bercermin Ia menggambarkan sistem hu-
kum yang baik, benefitnya akan
pada induknya,” berdampak bagus pada keadilan,
sedangkan sistem yang buruk walau-
pun pelaksanaanya bagus outputnya
ti yang ada pada KUHAP pemerintah kan rancangannya kepada DPR. “Ada tetap jelek. Sebagai pimpinan Baleg ia
kita ini sudah lama dibuang ke tempat apa, kenapa KUHP dan KUHAP belum berharap proses revisi UU MA, UU Ke-
sampah,” tandasnya. Tatanan hukum dikirim ke DPR. Banyak yang dibahas, jaksaan, UU Kepolisian dan UU Tipikor
modern banyak mengedepan hak dapat berjalan sesuai tenggat waktu
tersangka, hak korban, proses chek yang disepakati karena empat revisi
and balances dan akuntabilitas proses ini sudah menjadi bagian Program
penyidikan, penuntutan dan pemerik- Legislasi Nasional – Prolegnas tahun
saan di pengadilan. Semangat itulah 2011. (iky)
yang harus ada dalam proses revisi
empat UU terkait penegakan hukum,
seiring dengan itu harus dihilangkan
pula diskresi yang terlalu besar pada
lembaga kepolisian dan kejaksaan.
“RUU KUHAP itu disiapkan
pemerintah. Sebenarnya KUHAP itu
kan payung, jadi lucu jugakan kita bi-
cara sekarang tentang anak-anaknya
tapi induknya tidak kita perbaiki, pa- Dimyati Natakusumah, Wakil Ketua Baleg DPR RI
dahal anaknya kan bercermin pada in- tebal, itu pasti. Pemerintah kan sudah
duknya,” kata anggota Komisi III dari membentu tim khusus dan melibat-
Fraksi PKS Nasir Jamil. kan banyak ahli,” ujarnya.
Baginya agar sinkronisasi empat Intinya adalah bagaimana In-
perundangan-undangan di bidang donesia dapat membangun sistem
penegakan hukum itu bisa berjalan, peradilan yang terintegrasi untuk Nasir Jamil, anggota Komisi III DPR RI

| PARLEMENTARIA | Edisi 86 TH. XLII, 2011 | 7