Page 33 - MAJALAH 86
P. 33
LEGISLASI
RUU P3H Tersendat Karena
Pemerintah Tolak Pembentukan
Badan Independen
tegori extra ordinary crime, sehingga
perlunya dibentuk Badan yang bersi-
Pembahasan RUU yang terkait dengan RUU P3H fat independent. Sehingga itu nanti
itu masih beberapa Bab dan pasal yang detlok, bisa mengisi atau memperkuat dari
dengan adanya pasal-pasal yang detlok ini maka pada posisi penegakan hukum pada
saat pelanggaran yang terkait dengan
ada keinginan dari Komisi IV akan membentuk masalah kehutanan.
Badan independent, namun Pemerintah menolak Firman Soebagyo juga merasa
dengan Badan dibentuk Lembaga Independen. bahwa sudah saatnya melakukan se-
suatu yang berarti bagi hutan kita
karena label yang diberikan pada
bangsa ini sngguh sangat mempriha-
tinkan, yaitu gelar Indonesia sebagai
negara dengan daya rusak hutan ter-
cepat di dunia, kata Firman.
Kemudian pemikiran yang ber-
kembang dari kawan-kawan adalah
mengingat bahwa pasal yang me-
langgar masalah kehutanan itu adalah
sangat sarat dengan permainan ok-
num-oknum, baik itu oknum dari ke-
polisian, oknum kehutanan, oknum
Kepala Dinas dan juga oknum aparat
Pemda Daerah sehingga dianggap
bahwa aparat penegak hukum ini juga
menjadi bagian dari pada proses pe-
rusakan hutan itu.
Ketua Pansus Firman Soebagyo
juga menambahkan bahwa perlu lem-
baga yang independent. Hal ini yang
menjadi problem, disitulah pemerin-
tah masih menghendaki, dimana yang
namanya masalah badan ini, sepakan
tentang adanya Lembaga tersebut na-
mun pemerintah menghendaki bahwa
ketuanya tetap dibawah Kementerian
atau dibawah Menteri yang menjadi
ketuanya.
Menurut Firman kalau Menteri
yang menjadi ketuanya, teman-te-
man dari Komisi IV berpandangan ya
Firman Soebagyo, Ketua Pansus RUU P3H
sama saja, toh sekarang ini kan sudah
emikian yang dikatakan Menurut Firman bahwa peru- ada Keppres No.5 tahun 2001 me-
oleh ketua Pansus RUU sakan hutan ini sudah merupakan ngenai Pemberantasan Pembalakan
DP3H Firman Soebagyo di suatu kegiatan yang menurut pan- Liar dibawah ketua hariannya adalah
Gedung DPR Senayan, Rabu (16/9) dangan Komisi IV dan pandangan dari Menkopolkam. Dan hingga saat ini
siang. pada beberapa pakar itu masuk ka- tidak berjalan, kalau hal itu dibentuk
| PARLEMENTARIA | Edisi 86 TH. XLII, 2011 |
