Page 34 - MAJALAH 86

seperti itu ya sama saja, kita tidak
bisa lagi mengoptimalkan masalah
perusakan hutan. Padahal yang na-
manya perusakan hutan itu sekarang
tidak hanya karena ditebang, tapi juga Internet/gambar.mitrasites.com
karena sebab akibat penambangan,
dan kebakaran.
Inilah yang kita harus ada kom-
promi namun kita masih punya satu
kali periode masa sidangan ini, dan
kemaren sudah melakukan diskusi
setengah kamar, dengan Kehutanan.
Kehutanan masih saling berkordi-
nasi dan kemudian kami juga akan
melakukan rapat internal di Komisi IV Penggundulan hutan akibat dari maraknya pembalakan liar dihutan-hutan Indonesia
untuk mencari langkah-langkahnya hun atau dua tahun itu bisa disele- lakukan revisi UU No. 41 Tahun 1999,
yang terbaik, kata Firman Soebagyo. saikan, dan memang dapat meng- langkah terobosan yang dilakukan
Dia mengemukakan kembali bah- cover semua persoalan ya Badan ini Wakil Rakyat di Parlemen adalah
wa, mungkin solusinya adalah ketika akan bubar dengan sendirinya, akan mengusulkan RUU PeH yang lebih
nanti tidak ada kompromi, dan tidak tetap kalau hal ini belum bisa me- powerful, untuk mengcover tindakan
ada titik temu, kita akan mengajukan nyelesaikan masalah Badan ini terus pidana atau pelanggaran yang ada.
usulan refisi salah satunya adalah re- saja berjalan terus. Hal seperti inilah Lebih lanjut Firman menambah-
visi UU No.41 Tahun 1999, karena UU yang Pemerintah belum mau dan be- kan bahwa DPR telah mendapat ma-
41 itu terkait dengan beberapa pasal- lum sepakan dengan adanya lembaga sukan dari Brazil yang telah berhasil
pasal tentang masalah penegakan hu- Independen. membentuk Badan Independen yang
kum sekitar kehutanan itu yang akan Ketua Pansus P3H mengharap diberi nama IBAMA. Badan yang bersi-
kita perkuat, ungkap Firman. semestinya pemerintah harus serius fat ad hoc ini diperkuat oleh orang-
Sehingga fungsi dan peran dari- menghadapi masalah pembahasan orang yang memiliki integritas tinggi,
pada aparat penegak hukum akan Rancangan Undang-Undang ini, pemahaman terhadap pengelolaan
berlaku, kemudian ada pemikiran karena ini betul-betul RUU yang kita hutan, pakar hukum, serta didukung
dari Kementerian Kehutanan bahwa harapkan dan dapat membuat efek perlengkapan kerja seperti helikop-
penyidik itu akan mengedepankan jera. Contoh soal bahwa didalam UU ter dan sarana lainnya. Dengan ke-
daripada fungsi peran PPNS, akan 41Tahun 1999, bila mana terjadi pem- wenangan penyidikan IBAMA menjadi
tetapi kita melihat bahwa, UU Acara balakan liar, itu yang disita adalah badan yang disegani di Brazil, dan
Pidana Penydik itu adalah Polri, se- alat angkutnya, padahal alat angkut berhasil menekan laju pembalakan
bagai liding sektornya oleh karena itu itukan milik perusahaan-perusahaan liar dan pengrusakan hutan.
ini yang akan dipertahankan bahwa yang mengindustri kayu, akan tetapi Firman Soebagyo juga berharap
kita jangan melanggar ketentuan UU pelakunya ini atau pencurinya tetap bahwa langkah kedepanya adalah jika
yang sudah ada, seperti Hukum Acara bebas karena ada cukong-cukong- UU ini disepakati maka kelembagaan
Pidana inilah yang sedang kita rumus- nya, ini yang tidak tersentuh dalam itu mesti harus independent, akan
kan dan insya allah dalam watu dekat UU tersebut. Dalam konsep ini sudah tetapi jika tidak disepakati kita akan
ini kita akan melakukan rapat internal merangkum secara menyeluruh dari- tetap merevisi UU 41 Tahun 1999,
kemudian kita akan segera melakukan pada proses yang ada di RUU P3H ini, agar diberikan penguatan pasal-
konsinyering dan segera juga meng- bahkan didalam RUU ini kita mem- pasal yang terkait dengan masalah
ambil keputusan. berikan hukuman yang sangat berat penegakan hukum.
Firman Soebagyo mengemuka- yaitu sampai kepada penyitaan asset Dia berharap RUU ini harus sele-
kan bahwa, kalau UU ini gagal kita daripada milik perusahaan. Hal ini- sai dalam waktu persidangan ini, ka-
akan mencari alternative lain, dan lah yang menarik dan nantinya yang lau RUU ini tidak dapat diselesaikan
apabila pemerintah tetap menolak dapat diharapkan menjadi efek jera. sekarang nantinya RUU tersebut akan
dengan alas an bahwa Lembaga In- Ia menambahkan, bahwa UU No. hangus, kemudian apabila RUU ini ti-
dependen tersebut dengan badan 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dak selesai dan pemerintah yang di-
ini secara serta merta dianggap tidak menurutnya sudah tidak memadai anggap menghabat ya kita umumkan
bisa menyelesaikan persoalan. Maka lagi, dan Sangay lemah, karena tidak kepada masyarakat bahwa pemerin-
Badan ini kan hanya bersifat ad hoc, memiliki fungís pemberantasan. DPR tah tidak serius untuk membahas RUU
karena ad hoc itu kan selama seta- menurutnya sudah mengusulkan di- P3H ini. (Spy)

| PARLEMENTARIA | Edisi 86 TH. XLII, 2011 |