Page 28 - MAJALAH 86

kita letakkan hanya pada satu sektor. semua itu menggunakan BBM Sub- kalau 22 Trilyun itu dipakai untuk
Yudha memberikan salah satu sidi,” jelas Alumni Institute Teknologi membangun infrastruktur atau di-
contoh kebijakan yang harus ber- Surabaya ini. berikan cash back kepada masyarakat
integrasi antara satu departemen de- DPR sebetulnya menginginkan “yang tidak memiliki kendaraan” tapi
ngan departemen yang lain. Pertama, suatu skenario, suatu kajian yang berhak juga disubsidi. Itu mungkin
untuk masalah kemudahan lembaga matang yang dilakukan oleh peme- akan lebih bagus.
perbankan memberikan kredit ke- rintah, dipresentasikan kepada DPR. “Hal-hal skenario demikian se-
pada pemilik sepeda motor ataupun “Kita bersama-sama, pemerintah dan betulnya yang kita tunggu, supaya
mobil harus diantisifasi karena akan DPR untuk memutuskan kira-kira ke- dipresentasikan dengan baik oleh
membengkaknya laju pertumbuhan bijakan mana yang tidak memberat- pemerintah kepada DPR. Karena DPR
kendaraan bermotor yang notabene kan masyarakat, yang tidak menim- tidak bisa melakukan secara kompre-
akan memberatkan subsidi kita. bulkan inflasi lebih tinggi, kita tetap hensif, DPR tidak mempunyai aparat
Kedua, perlu ada satu kebijakan menjaga daya beli daripada masyara- ataupun budget dalam melakukan
dari sisi pajak progresif, dimana orang kat itu,” harapnya. penelitian ataupun juga kajian-kajian
yang memiliki kendaraan lebih dari Jika itu bisa dilaksanakan dengan semacam ini,” kata Yudha.
satu harus mendapatkan pajak yang baik, Yudha yakin keputusan bersama Yudha berharap bahwa ke de-
lebih. Kemudian ketiga, bagaimana antara DPR dengan pemerintah akan pan ini akan ada satu kejelasan ter-
pemerintah mengalokasikan kepada menghasilkan kebijakan publik yang hadap rencana-rencana program ke
pembangunan infrastruktur apabila tidak meresahkan. depan. Karena Yudha menyadari
kelak di kemudian hari orang-orang Namun yang terjadi sekarang, bahwa apapun juga bahwa subsidi
yang berkecukupan tadi tidak boleh DPR sudah memberikan tenggang akan memberatkan keuangan ne-
lagi menggunakan subsidi, mereka waktu pada pemerintah untuk segera gara. Tetapi tetap mengacu kepada
akan merasakan kemudahan. memberikan suatu kajian-kajian seper- ketepatan pada penerima subsidi
Jika kita melihat dari tiga as- ti itu, tapi tidak juga kunjung datang, tersebut.
pek itu saja, sudah jelas tidak bisa karena didalam pembahasan itu ada “Kami mengharapkan pemerin-
dibebankan pada satu sektor saja. skenario yang mengharapkan untuk tah segera mengajukan kepada DPR
“Makanya DPR minta supaya itu di kenaikan. Namun demikian, pemerin- skenario-skenario usulan bagaimana
level Menko Perekonomian yang tah masih ragu dengan kenaikan. mengontrol dan mengendalikan
dapat mengatur dampak secara ke- Menurut hematnya lebih baik di- subsidi ini, lantas kita menggunakan
seluruhan daripada kebijakan subsidi naikkan saja, karena begitu dinaikkan anggaran daripada penghematan
itu sendiri,” papar Yudha. Rp 500,- saja bisa sampai hampir 10 subsidi tersebut untuk pembangu-
Pemerintah sebetulnya punya Trilyun. Dan jika dinaikkan Rp 1.000,- nan-pembangunan infrastruktur,”
Rencana Pembangunan Jangka Pan- bisa sampai 22 Trilyun. Bagaimana jelasnya mengakhiri. (sc)
jang dan Menengah (RPJPM) yang
mengatakan bahwa subsidi itu harus
berkurang dari tahun ke tahun. Na-
mun demikian dalam pelaksanaan-
nya walaupun sudah dalam bentuk
UU tidak terlaksana dengan baik. Se-
betulnya pengurangan volume harus
dilakukan dari tahun ke tahun, yang
terjadi justru peningkatan.
Pemerintah tidak menghubung-
kan, bahwa peningkatan itu dikarena-
kan kebijakan sektor lain yang tidak
menunjang sektor satunya.
“Jadi jika Menteri Perindustrian
mengatakan bahwa industri otomotif
kita itu bergerak bagus, dinamis, dan
daya jual masyarakat tinggi. Mereka
tidak sadar bahwa disalah satu sisi di
sektor industri kita bangga, di perda-
gangan juga kita bangga, tapi di sek-
tor subsidi kita kalang kabut. Karena Jajaran Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)

| PARLEMENTARIA | Edisi 86 TH. XLII, 2011 | 9