Page 27 - MAJALAH 86
P. 27
PENGAWASAN
transportasi umum yang memadai pemerintah untuk segera kendalikan. “Dengan adanya kelangkaan
dan infrastruktur yang bagus. Kita penuhi sekarang. Tadi malam orang bisa memainkan disparitas
“Inilah sebetulnya yang DPR (15/9) DPR sepakat untuk memenuhi harga, akhirnya quota yang diberikan
tunggu, skenario-skenario yang quota BBM Subsidi,” jelas Yudha. selalu dikatakan habis, padahal ma-
demikian. Sehingga pada waktu kita Menurut suami dari Diah Am- syarakat membeli BBM Subsidi lebih
memberikan gambaran secara utuh barsari bahwa antara pengaturan tinggi daripada BBM Subsidi yang
mengenai APBN kita betul-betul me- dan pengendalian subsidi harus ber- semestinya. Ini yang menjadi perma-
ngalokasikan anggaran untuk pem- jalan bersama-sama. Karena saat ini salahan tersendiri hanya karena pe-
bangunan yang tepat,” harapnya. yang terjadi adalah masyarakat be- ngaturan yang tidak kunjung selesai
Dijelaskan Yudha bahwa saat ini lum mendapatkan kepastian, kapan dari pemerintah,” kata Yudha.
hampir 20% APBN untuk BBM Subsidi sebenarnya BBM Subsidi akan dilak- Tidak adanya keputusan dari
dan subsidi pangan lebih dari 20%, sanakan. pemerintah yang terjadi adalah pe-
atau hampir sekitar 200 Trilyun lebih. Saat ini masyarakat masih dibi- nimbunan, hingga akhirnya menim-
Tentunya pemerintah harus hati- ngungkan. Ada yang mengatakan bulkan kelangkaan. Begitu langka,
hati, karena 2011 ini kemampuan bahwa tanggal 1 April 2011 di Jabo- harga dimainkan di pasar. Di SPBU-
bayar pemerintah untuk menutup detabek Mobil Berflat Hitam sudah nya habis tapi di pinggir-pinggir jalan
subsidi energi lebih banyak “ditolong” tidak bisa menikmati BBM Subsidi. dijual sampai Rp 7.000,-,” kata Yudha.
karena adanya sisa anggaran. Namun tidak kunjung datang per- Akhirnya masyarakat yang tadi-
Padahal jika menolongnya me- aturannya. Bagaimana cara mengen- nya dianggap layak untuk mendapat-
nutupnya dengan sisa-sisa anggaran dalikannya, bagaimana kesiapan dari- kan subsidi tidak ada artinya lagi,
berarti ada anggaran-anggaran yang pada SPBU. karena mereka tidak menikmati sub-
sudah dipatok tidak terserap di Ke- Hal ini memerlukan kesiapan in- sidi itu. Mereka membayar pada har-
menterian-kementerian atau Lemba- frastruktur di seluruh pelosok tanah ga yang sebetulnya menuju ke harga
ga bahkan Transfer ke Daerah. air namun itu juga tidak kunjung pem- keekonomian daripada harga premi-
Dengan tidak terserapnya ang- bangunannya, sehingga masyarakat um yang Rp 7.000,-.
garan itu justru akan mengurangi bertanya-tanya kapan sebetulnya kita “Inilah yang menjadi keprihati-
laju pertumbuhan ekonomi, jadi bu- mau diatur. Apa yang terjadi. Begitu nan anggota dewan seperti saya pada
kan kita beruntung sebetulnya. Kita ada satu disparitas harga antara BBM waktu melakukan kunjungan kerja,
mendapat sisa anggaran kemudian Subsidi dengan Non Subsidi seperti bertemu para konstituen. Mereka
dipakai untuk subsidi. yang kita kenal Pertamax, SuperTT, itu selalu mengatakan bahwa “Pak saya
“Dalam dua hal ini kami men- besar sekali, akhinya banyak kelang- membayar bensin itu tidak dengan
coba memberikan ultimatum kepada kaan dimana-mana. harga Rp 4.500,- tapi dengan harga
Rp 7.000,-,” jelasnya.
Di dalam UU APBN 2010 sudah
Internet/love-enola.blogspot.com rata minyak dunia melebihi harga
diputuskan, bahwa apabila harga rata-
minyak dunia yang sudah kita patok
didalam APBN paling tidak 10% itu
kita sudah mengijinkan pemerintah
tanpa melalui persetujuan DPR untuk
menaikkan harga hingga 10%.
“Jadi jika harga bahan bakar itu
Rp 4.500,- mereka bisa menaikkan
Rp 450,- jadi paling tidak menjadi Rp
5.000,- harganya. DPR sudah mem-
berikan hal kewenangan itu kepada
pemerintah untuk melaksanakan tan-
pa ada persetujuan DPR, karena itu
sudah ada dalam UU,” terang Yudha.
Menurut yudha, sebetulnya PR
(Pekerjaan Rumah) daripada peme-
rintah pertama adalah lebih kepada
mengidentifikasi dan yang kedua
bahwa kebijakan subsidi itu tidak bisa
8 | PARLEMENTARIA | Edisi 86 TH. XLII, 2011 |
