Page 22 - MAJALAH 86

LPG dan Bahan Bakar Nabati (BBN), oleh negara setiap ta-
dianggarkan sebesar Rp.123,6 Trili- hun? sektor mana saja
un. Sedangkan subsidi listrik dipatok penyumbang pajak? ba-
Rp.45,1 Terilun, kemudian pemerintah gaimana audit peneri-
akan berupaya menekan volume sub- maan negara dilakukan?
sidi BBM menjadi 40 juta kiloliter. mengapa undang-un-
Kebijakan pemerintah mengu- dang dengan sengaja
rangi subsidi bukan hanya berdapak melarang audit peneri-
pada kenaikan tarif dasar listrik dan maan pajak oleh BPK.
bahan bakar minyak. Lebih jauh lagi, Menurut pandangan
kebijakan tersebut akan mendorong kami, hal ini merupakan
kenaikan harga barang kebutuhan hal yang aneh dan sulit
masyarakat termasuk kenaikan bi- diterima di tengah ke-
aya transportasi. “Kebijakan tersebut bebasan memperoleh
sungguh tidak ramah terhadap kondi- informasi yang dijamin
si sebagian besar masyarakat bangsa oleh undang-undang
kita yang masih mengalami kesulitan lainnya.
ekonomi,” tegas Fary Djemi Francis. Fraksi kami juga
Kondisi tersebut akan sema- berpandapat bahwa
kin membatasi gerak perekonomian angka penerimaan pajak
rakyat ditengah dominasi sektor yang lebih dari seper-
swasta yang sudah dominan dalam tiga dalam RAPBN 2012 Fary Djemi Francis Fraksi Partai Gerindra
perekonomian nasional. Seharusnya merupakan indikasi bah-
pemerintah menaruh perhatian untuk wa pemerintah dalam pengelolaan nya pembiayaan defisit utang akan
melakukan dalam perbaikan dalam negara hanya berpangku tangan. semakin memberatkan posisi utang
tata kelola energi nasional. Pebaikan Meningkatnya penerimaan ne- kita. Menurut pandangan Fraksi Partai
tata kelola tersebut menjadi peting gara dari pajak seyogyanya membawa Gerindra, penyusunan RAPBN tidak
untuk menekan kerugian negara teru- konsekuensi pada kewajiban peme- lain hanya upaya untuk menerus-
tama dalam sektor migas. rintah memberikan pelayanan publik kan pembuatan utang-utang baru.
Kita tahu bahwa selama ini tata yang lebih transparan dan akuntabel “Pemerintah harus terus melakukan
kelola migas nasional telah mengun- dan bukan sebaliknya, mengalokasi- upaya restrukturisasi bahkan morato-
tungkan para pemburu rente yang kan anggaran yang minim terhadap rium utang. Hasilnya diarahkan pada
hidup dari buruknya tata kelola migas pelayanan publik. realisasi program yang memihak ke-
nasional. Para pemburu rente ini pu- Selain itu, pemerintah juga sajahteraan rakyat,” desak Fary Djemi
lalah yang menghidupi praktik korup kurang memaksimalkan pendapatan Francis.
yang melanggengkan buruknya tata dari sisi Sumber Daya Alam. Pemerin- Dana Tranfer Daerah yang banyak
kelola di tingkat produksi, distribusi tah merencanakan target peerimaan mengalami masalah karena pemakai-
dan konsumsi. uang yang berasal dari SDA hanya annya yang didominasi gaji pegawai,
Rp.172,9 Triliun di 2012. Jumlah ini tu- dana lainpun banyak dipakai untuk
Akuntabilitas dan run Rp.19,1 Triliun atau sekitar 12,42% pembangunan fasilitas birokrat. Bah-
kemandirian Anggaran ketimbng target penerimaan SDA kan banyak pemerintah daerah yang
Dari sisi pendapatan, setiap ta- dalam APBN-P 2011 sebesar Rp.192 terancam bangkrut dengan struktur
hun, penerimaan negara dari sektor Triliun. seperti ini.
pajak selalu naik. Pada RAPBN 2012 Dari sisi pembiayaan, kami me- Dari segi daerah yang mendapat
direncanakan mendapatkan dari pa- nilai bahwa orientasi penyusunan dana tranferpun masih didominasi ka-
jak, naik Rp.140,6 Triliun menjadi anggaran belum bergeser dari ke- bupaten darah maju yang mencapai
1.019,3 Triliun. Hal ini mengesankan mandirian terhadap utang. Postur Rp.154 Triliun, dibanding kabupaten
dirjen pajak merupakan bagian dari APBN 2012 masih dibebani oleh pem- daerah tertinggal hanya Rp.89 Triliun.
Departemen Keuangan yang selalu bayaran cicilan pokok dan bua utang Ini menunjukan bahw dana transfer
sukses menyediakan dana berapapun dalam dan luar negeri, dalam jumlah daerah tidak berimbang. Karena itu
yang diminta APBN setiap tahun. yang sangat besar. dana tranfer daerah perlu ditinjau
Fraksi Gerindra mendesak ada- Nominal utang pemerintah kembali agar secara efektif mampu di-
nya penjelasan yang transparan, pada posisi juli 2011 sudah berjum- arahkan untuk menghasilkan pertum-
berapa sebenarnya penerimaan pajak lah Rp.1.733,64 Triliun, dengan ada- buhan ekonomi yang berkualitas. (as)

| PARLEMENTARIA | Edisi 86 TH. XLII, 2011 |
ARIA |
TH. XLII, 201 |
|
| PARLEMENTARIA | Edisi 86 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 86 TH. XLII, 2011 |
P
1

ARLEMENT
Edisi 86